Revisi UU Pemilu dibutuhkan mengatur penyelenggaraan pemilihan di DOB Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum belum memasukkan soal daerah otonomi baru dalam Rancangan Peraturan KPU Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik. Rencananya PKPU tersebut akan dibawa ke rapat dengar pendapat di DPR pada Kamis .
"Dalam rancangan PKPU kami tidak memasukkan klausul yang berkaitan dengan daerah otonomi baru karena KPU adalah pelaksana undang-undang," kata anggota DPR Idham Holik di Jakarta Selasa . Baca Juga Hal itu, lanjut dia, karena dalam UU Pemilu, daerah yang tertera masih berjumlah 34 provinsi, sedangkan tiga daerah otonomi baru belum masuk dalam UU Nomor 7/2017."Dalam lampiran 1, 2, 3, dan 4 tertera 34 provinsi, kecuali undang-undang tersebut telah direvisi, khususnya lampiran 1, 2, 3, dan 4. Kami masih menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017," kata dia.
Ia mengatakan revisi UU atau perppu untuk UU Pemilu diperlukan guna mengatur penyelenggaraan pemilihan di DOB Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Rancangan undang-undang ataupun perppu nantinya menjadi landasan aturan penataan daerah pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 dan aturan pelaksanaan pemilu DPRD provinsi baru.
KPU akan menunggu undangan pemerintah dan DPR jika ingin membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau merevisi undang-undang untuk Undang-undang Pemilu."Nanti kami tunggu surat dari pemerintahatau undangan dari DPR dan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut," ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi II Imbau Jokowi Terbitkan Perppu daripada Revisi UU PemiluJokowi diminta untuk terbitkan Perppu.
Read more »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Read more »
Demi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan PerppuDemi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan Perppu: Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU No 11 tahun 2020…
Read more »
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua - Tribunnews.comMahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Read more »
Revisi UU Narkotika Bisa Ubah Kebijakan Ganja untuk Kebutuhan Medis'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,'
Read more »
Wamenkes: Riset Ganja Medis Tak Perlu Revisi UU NarkotikaDante Saksono Harbuwono mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan segera membuat regulasi mengizinkan riset ganja medis.
Read more »