Demi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan Perppu: Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU No 11 tahun 2020…
Kala itu, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sehingga MK memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan dalam tenggang waktu maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan atau hingga 25 November 2023 mendatang.
Bagi pemerintah UU Cipta Kerja sangat penting karena jika diimplementasikan dengan benar, maka akan mengubah sendi-sendi kehidupan bernegara. Terutama yang hubungannya langsung dengan pemerintah. 2 dari 4 halamanMelibatkan Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undangDi sisi lain, lahirnya UU No. 13/2022 ini merumuskan partisipasi publik yang bersifat meaningful partisipan yang memiliki tiga esensi yakni hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Landasan pembentukan perundang-undangan ini mengatur hak-hak masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan.
Dalam amar putusan MK salah satunya menyebut UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat. Serta meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan aturan turunan lagi yang bersifat strategis dan berdampak luas.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketiadaan UU, Membuat Sanksi Penjualan Miras tak Menjerakan |Republika OnlineHolywings harusnya menjadi pelajaran perlunya aturan penegakkan hukum aturan miras.
Read more »
UU Otonomi Khusus Papua Tengah Digugat ke MK, DPR Sahkan Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua!Undang-Undang pemekaran 3 wilayah baru di Papua, sudah disahkan DPR Jumat (1/07) lalu. Namun, pengesahan ini dilakukan ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sedang didugat ke Mahkamah Konstitusi. Berita selengkapnya
Read more »
Puan: Direktorat Khusus Perempuan dan Anak Bentukan Polri Sejalan dengan UU TPKSPuan menyebut pembentukan Direktorat khusus bagi Perempuan dan Anak di Bareskrim sejalan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS. Ketua DPR Puan Maharani...
Read more »
PPHN Diusulkan Diatur UU, MPR Gerilya ke Partai PolitikBentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara ata PPHN akan diputuskan dalam rapat gabungan MPR, pertengahan Juli nanti. Untuk kepentingan itu, MPR mulai menyerap aspirasi dari pimpinan partai-partai politik. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Read more »
Febri Diansyah Sindir Opsi Sanksi Etik KPK Lebih Lunak Dibanding di UUSejatinya Dewas KPK dibentuk dengan semangat agar para insan KPK benar-benar diawasi. Namun aturan-aturan yang dibikin Dewas dianggap malah lebih lunak. Kenapa?
Read more »