KPK menyebut aturan baru terkait perjalanan dinas dibiayai panitia penyelenggara tak berlaku untuk Kedeputian Penindakan.
dibiayai panitia penyelenggara tak berlaku untuk Kedeputian Penindakan. KPK memastikan perjalanan dinas dalam rangka penindakan, tetap menggunakan anggaran KPK.
“Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya,” kata Ali.Diketahui, pimpinan KPK mengubah Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2020 menjadi Perkom 6/2021 tetang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Dalam Perkom tersebut, pimpinan KPK menyisipkan dua pasal baru, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil , Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , anggota Tentara Nasional Indonesia , anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan pejabat lainnya yang melakukan perjalanan dinas.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pegawai KPK Tegaskan Laporan ke Ombdusman Terkait Pelayanan PublikKomisi Pemberantasan Korupsi tidak bersedia menjalankan saran Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan. Alasannya, tes yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan urusan internal KPK. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo
Read more »
Dianugerahi Tasrif Award 2021, Pegawai Nonaktif KPK: Ini Dukungan untuk Pemberantasan KorupsiAJI memberikan penghargaan Tasrif Award 2021 kepada Lapor Covid-19 dan 57 Pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Read more »
Infografis Keberatan KPK untuk Ombudsman |Republika OnlinePenolakan temuan Ombudsman tak kejutkan pegawai KPK.
Read more »
KPK Bantah Izinkan Pegawai Terima Uang Perjalanan Dinas dari SwastaSurat itu menyebut perjalanan dinas di lingkungan KPK berupa rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung panitia penyelenggara.
Read more »
Jreng-jreng! KPK Usut Dugaan Korupsi di BanjarnegaraKPK) mengonfirmasi sedang mengusut dugaan korupsi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah.
Read more »
KPK: Keberatan ke Ombudsman Bukan Pembangkangan tapi Taat Hukum!KPK menegaskan surat keberatan yang dilayangkan ke Ombudsman RI terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum.
Read more »