Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wali Kota nonaktif Bekasi,...
, Kamis hari ini. Ketiga saksi itu yakni, Camat Medan Satria Bekasi, Erliyani; Aparatur Sipil Negara Pemkot Bekasi, Lintong; serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Bekasi, Neneng Sumiati.
Untuk diketahui, KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang . Rahmat diduga telah menyembunyikan, menyamarkan, atau pun membelanjakan hasil korupsinya ke sejumlah aset. Sebelumnya, Rahmattelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Sementara empat tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK duga Herman Sutrisno tarik uang dari swasta tanpa aturan jelasKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS) menarik sejumlah uang dari beberapa pihak swasta tanpa ...
Read more »
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan ke Dewas KPK soal Komplain ke RSLaporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Albertina Ho perihal komplain ke salah satu pegawai di rumah sakit di Jakarta Pusat.
Read more »
KPK Sebut Rahmat Effendi Tarik Uang dari Para Camat dan ASN Kota Bekasi untuk Bikin Glamping PribadiKPK mengungkapkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi menarik uang dari para Camat dan ASN Kota Bekasi untuk bikin glamping pribadi.
Read more »
BIKIN MALU KETUA KPK! Jaksa KPK Selingkuhi Admin, Terbukti Begituan, Kasusnya Terbongkar dariBIKIN MALU KETUA KPK! Jaksa KPK Selingkuhi Admin, Terbukti Begituan, Kasusnya Terbongkar dari
Read more »
15.649 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN ke KPK | Kabar24 - Bisnis.comDari total 384.298 penyelenggara yang wajib lapor, KPK hanya menerima 368.649 LHKPN atau 95,93 persen.
Read more »
Anggota Komisi III DPR Nilai Pegawai KPK Selingkuh Bisa Diproses PidanaAnggota komisi III DPR Jazilul mengatakan kedua pegawai KPK yang selingkuh dapat dijerat secara pidana. Hal itu tergantung bukti perselingkuhan tersebut.
Read more »