Berdasarkan hasil pemeriksaan empat saksi, KPK duga Herman Sutrisno menarik uang dari beberapa pihak swasta tanpa adanya dasar aturan yang jelas.
Arsip Foto - Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno berjalan menuju mobil tahanan usai perpanjangan masa penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
"Didalami pengetahuannya, antara lain, terkait dengan adanya dugaan penarikan sejumlah uang dari beberapa pihak swasta yang beroperasi di Kota Banjar oleh tersangka HS tanpa adanya dasar aturan yang jelas," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. KPK menyebut Rahmat sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan Herman selaku Wali Kota Banjar periode 2008—2013.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi III DPR Nilai Pegawai KPK Selingkuh Bisa Diproses PidanaAnggota komisi III DPR Jazilul mengatakan kedua pegawai KPK yang selingkuh dapat dijerat secara pidana. Hal itu tergantung bukti perselingkuhan tersebut.
Read more »
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan ke Dewas KPK soal Komplain ke RSLaporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Albertina Ho perihal komplain ke salah satu pegawai di rumah sakit di Jakarta Pusat.
Read more »
Pelapor Albertina Ho ke Dewas Adalah Jaksa KPK yang Disanksi karena SelingkuhAnggota Dewas KPK Albertina Ho dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Laporan itu dilayangkan oleh jaksa D yang baru dikenakan sanksi etik
Read more »
KPK tidak mentolerir pegawai langgar kode etikTerkait baru-baru ini ada dua pegawai KPK yang dijatuhi sanksi etik karena terbukti berselingkuh, KPK nyatakan tak mentolerir pegawai yang langgar kode etik.
Read more »
Albertina Ho Dilaporkan ke Dewas KPK karena Dapat Fasilitas RSAnggota Dewas KPK, Albertina Ho, dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan melanggar etik dan peraturan.
Read more »
Optimalkan Pendapatan Perkebunan Sawit, Pemprovsu Gandeng KPKPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satu cara, dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi database, perizinan lahan dan lainnya.
Read more »