KPK menyebut Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umrah.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto. Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya, penerimaan fee jasa travel umroh, dan dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain Bambang Suprianto, tim penyidik juga turut memanggil Findi Handoko , Erry Yoserizal , Dita Anggoro , Mardiansyah , Syafrizal Fahar Triasmoko , Tarmizi , dan Dahlia Wati . Uang suap itu diterima Adil setelah membantu memenangkan proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2 dari 3 halamanKasus Suap Umrah dan Pemotongan AnggaranAlex menyebut Adil menerima suap lantaran turut membantu memenangkan PT Tanur Muthmainnah dalam memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid. Terkait dengan suap pengondisian pemeriksaan keuangan, Adil diduga memberi Rp 1,1 miliar kepada Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M Fahmi Aressa agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti ditahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP.
Alex mengatakan, Adil sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bea Cukai Bengkalis Gagalkan Penyeludupan Rokok Ilegal Senilai Rp 1,4 M - Jawa PosKantor Bea Cukai Bengkalis berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal masuk ke Kepulauan Meranti.
Read more »
KPK Cegah 8 Pegawai BPK Riau Terkait Kasus Bupati Nonaktif MerantiKPK mencegah 10 orang ke luar negeri, 8 di antaranya pegawai BPK, dalam kasus bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil.
Read more »
KPK Cegah 8 Pegawai BPK dan 2 Swasta ke Luar Negeri Terkait Suap Bupati Kepulauan MeratiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 10 orang ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan suap Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
Read more »
KPK Segera Panggil Hasbi Hasan Terkait Dugaan Suap di MA |Republika OnlineKPK segera memanggil Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam kasus dugaan suap di MA.
Read more »
KPK Panggil Wakil Gubernur Lampung Terkait Laporan Harta Kekayaannya Rabu, 17 Mei 2023Selain Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, tim LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK juga akan kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana Wijayanto pada pekan ini.
Read more »
KPK Panggil Politisi Demokrat Andi Arief Soal Kasus Bupati Mamberamo TengahKPK memanggil politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai saksi dari kasus yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
Read more »