Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 10 orang ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan suap Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
Liputan6.com, Jakarta 10 orang yang dicegah KPK itu, 8 di antaranya merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Riau dan 2 pihak swasta.
Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri terhadap mereka sudah diajukan ke pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka dicegah selama enam bulan ke depan sejak 10 Mei 2023. Dalam kasus ini KPK sudah lebih dahulu mencegah empat orang ke luar negeri. Mereka yakni bos PT Hamsa Mandiri International atau pemilik travel umrah Tanur Muthmainnah Muhammad Reza Pahlevi, Heny Fitriani, Maria Giptia, dan Deny Surya AR.
"Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat malam. Terkait dengan suap pengondisian pemeriksaan keuangan, Adil diduga memberi Rp 1,1 miliar kepada Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M Fahmi Aressa agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti ditahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Tak Segan Jerat Orang Dekat Bupati Mamberamo TengahKPK memastikan tak segan menjerat sejumlah orang dekat Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak yang diduga menghalangi penyidikan.
Read more »
Hubungan Kerja Dengan Bupati Tak Harmonis, Wakil Bupati Agam Ajukan Surat Pengunduran DiriWakil Bupati Agam, Sumatera Barat Irwan Fikri mengajukan surat pengunduran dari ke DPRD setempat. Alasannya, hubungan kerja dengan bupati tidak bagus
Read more »
Akui Hubungan Kerja dengan Bupati tak Baik, Wakil Bupati Agam Mengundurkan Diri |Republika OnlineDPRD Agam segera menggelar rapat membahas surat pengunduran diri Irwan Fikri.
Read more »
KPK Sita Aset Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Pagawak Rp30 MiliarKPK telah menyita aset milik Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak senilai Rp30 miliar. Ricky ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang.
Read more »
KPK Sita Aset Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Senilai Rp30 MiliarKPK menyita aset bergerak dan tidak bergerak Bupati Mamberamo Tengah, Papua, non aktif Ricky Ham Pagawak dengan nilai lebih dari Rp30 miliar.
Read more »
KPK Ancam Pidanakan Penghalang Penyidikan Bupati Mamberamo Tengah NonaktifKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan memidanakan pihak-pihak yang berupaya menghalangi penyidikan terhadap Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak (RHP).
Read more »