Peran inspektorat daerah dipandang penting untuk mengawal program pembangunan, mencegah penyimpangan, hingga mengawasi potensi pemborosan anggaran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah daerah memperkuat inspektorat daerah. Peran inspektorat daerah dipandang penting untuk mengawal program pembangunan daerah, mencegah penyimpangan, hingga mengawasi potensi pemborosan anggaran.
"Itu semua yang paham bagaimana mengukur boros tidaknya , itu inspektorat yang paling dekat untuk memberitahu kepala daerahnya. Baik potensi yang belum tergali maupun manajemen aset. Inspektorat adalah navigator," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan resmi, Selasa .Pesan KPK untuk penguatan inspektorat daerah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan BPKP Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, pada Senin kemarin.
Ghufron menyebut inspektorat daerah merupakan navigator pemda yang harus berdaya mengawal program pembangunan. Inspektorat bisa berperan mengukur efisiensi manajemen pemda dan anggaran yang dialokasikan, serta pendapatan daerah. Lembaga antirasuah sangat berharap agar keuangan daerah bisa dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat dan membangun daerah. Pihaknya pun mewanti-wanti pemda untuk tidak menghamburkan anggaran. Ghufron juga berpesan agar pejabat daerah tidak melakukan penyimpangan atas kewenangan yang dimiliki."Sumber daya yang disediakan negara adalah untuk membangun daerah.
KPK saat ini menekankan pada tiga strategi pemberantasan korupsi. Pertama, melalui penindakan agar menimbulkan efek jera. Kedua, KPK bekerja sama dengan BPKP, BPK, Kemendagri dan seluruh pihak terkait teknis untuk membangun sistem yang menutup celah korupsi. Adapun ketiga, melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ingatkan Pejabat Daerah, KPK: Kalau Mau Cepat Kaya, Jadi PengusahaGhufron mengingatkan para pejabat untuk menjaga amanah rakyat dalam bekerja. Para pejabat juga diminta untuk tidak boros dalam penggunaan anggaran dalam pelaksana proyek di wilayahnya.
Read more »
Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWKKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif untuk menjelaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Read more »
Beredar Dokumen soal Nasib 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan Secara HormatSebanyak 51 pegawai KPK tak lolos TWK yang mendapat label 'merah' akan diberhentikan secara hormat dari lembaga antirasuah pada 1 November 2021.
Read more »
Pimpinan KPK Mangkir, Komnas HAM Imbau Firli CS KooperatifPimpinan KPK Mangkir, Komnas HAM Imbau Firli CS Kooperatif. Komnas HAM akan menguji dugaan pelanggaran yang dituduhkan terkait prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia.
Read more »
Ssst, Sejumlah Pejabat Bank Panin Dipanggil KPK terkait Kasus Suap PajakPenyidik KPK terus mendalami kasus suap pajak pada 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak Kemenkeu. BankPanin
Read more »