Total biaya haji termasuk transportasi, akomodasi, biaya hidup, dan sebagainya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji harus jelas dan transparan dalam sosialisasi biaya haji agar tidak membuat kaget masyarakat.
Ghufron mengungkapkan selama ini asumsi masyarakat biaya haji atau ONH yang besarannya Rp 35 juta hingga Rp 40 juta adalah total biaya haji, termasuk transportasi, akomodasi, biaya hidup, dan sebagainya. Hal senada disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengungkapkan biaya haji yang dibayarkan oleh jamaah masih belum mencukupi biaya haji yang sesungguhnya.
"Makanya kemarin yang kami usulkan kepada DPR skema ini, 70 persen ditanggung oleh jamaah, 30 persennya itu digunakan ditutup dengan menggunakan dana manfaat yang dikelola oleh BPKH," ujarnya pula."Ini salah satunya tentu ikhtiar untuk menjaga sustainability keuangan haji, agar jamaah haji yang sudah berangkat sekarang yang sudah-sudah, tahun-tahun sebelumnya itu tidak menggerus hak jamaah yang belum berangkat," kata Yaqut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya HajiKPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.
Read more »
Terkait Kouta Haji, Kemenag Karimun Masih Menunggu Arahan Kemenag RIKementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau masih menunggu arahan dari Kementrian Agama terkait jumlah kouta haji untuk daerah Karimun.
Read more »
Bahas soal Permasalahan Haji, KPK Panggil Menag dan Kepala BPKHKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas isu terkait evaluasi penyelenggaraan haji.
Read more »
Biaya Haji Naik Terus, BPKH Siapkan Skema Baru di 2024 |Republika OnlineTotal pengelolaan dana BPKH hingga Desember 2022 tercatat sebesar Rp 168 triliun.
Read more »
Kasus Geothermal, Pejabat KPK Diduga Langgar UU KPKSengketa pembatalan kontrak kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat terus berkembang. Kali ini, PT Bumigas Energi mengungkapkan sejumlah fakta yang diduga menyeret keterlibatan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »