KPK Diharapkan Hadir di Sidang Perdana Praperadilan SP3 Kasus BLBI - Tribunnews.com

South Africa News News

KPK Diharapkan Hadir di Sidang Perdana Praperadilan SP3 Kasus BLBI - Tribunnews.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 51%

KPK Diharapkan Hadir di Sidang Perdana Praperadilan SP3 Kasus BLBI

Ilustrasi: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi , Jakarta, Rabu .

Berdasarkan penelusuran MAKI, paket Bansos COVID-19 yang disalurkan kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, satu susu bubuk kemasan 400 gram dan satu tas kain tersebut hanya seharga Rp188 ribu dari nominal yang seharusnya bernilai Rp300 ribu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tribunnews /  🏆 37. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senin Ini, Sidang Perdana Gugatan Praperadian atas SP3 KPK ke Sjamsul Nursalim DigelarSenin Ini, Sidang Perdana Gugatan Praperadian atas SP3 KPK ke Sjamsul Nursalim DigelarMAKI ajukan gugatan praperadilan atas langkah KPK yang menerbitkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim.
Read more »

Gugatan ke PTUN jadi Pilihan Terakhir Pegawai KPKGugatan ke PTUN jadi Pilihan Terakhir Pegawai KPKPara pegawai KPK berjumlah 75 orang yang tidak memenuhi syarat TWK, dalam waktu dekat belum berencana mengajukan gugatan penonaktifan mereka ke PTUN. Mereka masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
Read more »

”Quo Vadis” Izin Penyadapan KPK”Quo Vadis” Izin Penyadapan KPKTindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai extraordinary crime, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Namun, cara tersebut dilakukan tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia. Opini AdadiKompas
Read more »

Ketum YLBHI Nilai TWK KPK Wujud Berlanjutnya Cicak Vs Buaya |Republika OnlineKetum YLBHI Nilai TWK KPK Wujud Berlanjutnya Cicak Vs Buaya |Republika OnlineAsfinawati melihat KPK praktis sudah dikuasai koruptor dari dalam.
Read more »



Render Time: 2025-03-30 19:27:04