Asfinawati melihat KPK praktis sudah dikuasai koruptor dari dalam.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati memandang polemik penyingkiran 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tes Wawasan Kebangsaan menunjukkan berlanjutnya peristiwa"Cicak vs Buaya". Bedanya, serangan kali ini ada pencanggihan metode baru untuk melemahkan KPK dengan cara menguasai KPK.
Bahkan, sejak proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang meloloskan calon bermasalah. Sehingga kini, Asfinawati melihat KPK praktis sudah dikuasai dari dalam. Dalam dokumenter yang menampilkan 16 narasumber itu mengungkap bahwa TWK menjadi salah satu upaya akhir yang dilakukan secara sistematis untuk melemahkan KPK melalui agenda besar revisi UU KPK.
"Karena nih ternyata kami baru tahu ada beberapa pihak itu yang ikut-ikut campur terkait sistem rekrutmen ini, ada BAIS, BIN, BNPT, ada BNN dan lain-lain. Kenapa saya bilang perselingkuhan? Mestinya surat formal itu 100 persen dipertanggungjawabkan pindah dari KPK ke BKN, mereka saling melempar tangan. Saya khawatir ini mirip kegiatan intelijen," ucapnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua KPK tidak hadiri debat terbuka bahas TWK dengan Direktur KPKKetua KPK Firli Bahuri tidak hadir dalam debat terbuka dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono dalam pembahasan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Read more »
Respons Wakil Ketua KPK soal MAKI Gugat UU KPK terkait Alih Fungsi PegawaiMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta alih fungsi pegawai jadi ASN dibatalkan.
Read more »
Respons Giri Suprapdiono Soal Pegawai KPK Tak Bisa Dibina: Itu Sudah Mengalahkan Urusan Tuhan - Tribunnews.comGiri Suprapdiono menilai penyebutan 51 pegawai 'merah' yang tidak bisa dibina terlalu berlebihan.
Read more »
Komnas HAM Bakal Panggil Pimpinan KPK-BKN Terkait Laporan TWK Selasa DepanKomnas HAM akan mengundang impinan KPK dan pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada selasa depan.
Read more »
Kasasi Diterima MA, KPK Imbau Suheri Terta KooperatifDikatakan Ali Fikri, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta.
Read more »