Terdakwa kasus pemerkosaan 13 orang santriwati, Herry Wirawan, divonis mati. Komnas HAM bicara soal tren global yang mulai menghapuskan hukuman mati.
"Tren global di mana hukuman mati secara bertahap dihapuskan, hanya tinggal beberapa negara lagi yang masih mengadopsi hukuman mati termasuk Indonesia. Kita menginginkan ada suatu peninjauan dari hakim kasasi, manakala, misalnya terpidana mati ini Herry Wirawan maupun pengacaranya mengajukan kasasi," kata Taufan kepada wartawan, Selasa .Taufan kemudian bicara soal HAM yang salah satunya ialah hak untuk hidup.
Taufan menilai tidak ada hubungan antara hukuman mati dengan efek jera dalam tindak pidana. Menurutnya, hukuman mati tidak mengurangi tindak pidana dilakukan orang lain. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menganulir hukuman penjara seumur hidup Herry Wirawan menjadi hukuman mati. Herry Wirawan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian atau restitusi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Tak Setuju atas Vonis Herry Wirawan: Hukuman Mati Tidak Beri Efek Jera - Tribunnews.comKomnas HAM tidak setuju dengan vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada Herry Wirawan, pengasuh pondok pesantren yang memerkosa 13 santriwatinya.
Read more »
Komnas Perempuan Tak Sepakat Herry Wirawan Dijatuhi Hukuman MatiKomnas Perempuan mengaku tak sepakat dengan penerapan hukuman mati. Termasuk terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Herry Wirawan.
Read more »
Komnas HAM: Panglima Jenderal Andika Janji Kawal Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat | merdeka.comDia mengatakan Komnas HAM menyambut baik dan mengapresiasi janji Andika itu, karena dinilai serius dalam menyikapi kasus yang diduga melibatkan personelnya.
Read more »
Kata Komnas HAM Soal Eks Bupati Langkat Tersangka Kasus Kerangkeng ManusiaKomnas HAM memberi apresiasi kepada Polda Sumut yang telah menetapkan eks Bupati Langkat Terbit Perangin Angin tersangka kasus kerangkeng manusia.
Read more »
Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Komnas HAM Soroti Kinerja Polda SumutKomnas HAM meminta Polda Sumut bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat.
Read more »