Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri. Mengacu pada Pasal 95 Undang-Undang HAM, Komnas bisa meminta pengadilan memanggil paksa orang yang tidak hadir dalam pemeriksaan. korantempodigital KoranTempo
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mulai menyelidiki sejumlah kejanggalan tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi , dari penyusunan hingga implementasi tes tersebut. Tes itu menjadi salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara.
Laporan IndonesiaLeaks, kolaborasi liputan berbagai media massa, termasuk Koran Tempo, mengungkapkan bahwa 75 pegawai KPK telah menyerahkan sejumlah dokumen dugaan pelanggaran HAM oleh para pimpinan KPK, khususnya Firli Bahuri. Di antaranya, beberapa gepok dokumen perihal masuknya Pasal 5 ayat 4 dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejatinya memberi kewenangan pemanggilan paksa. Pasal 95 undang-undang tersebut menyebutkan, apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa. Choirul tidak banyak berkomentar perihal panggilan paksa lewat pengadilan jika orang yang dipanggil tidak datang."Lihat saja besok," ujar Anam.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM tegaskan penanganan kasus KPK untuk jamin HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan penanganan kasus yang sedang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan ...
Read more »
Pimpinan KPK Mangkir, Komnas HAM Imbau Firli CS KooperatifPimpinan KPK Mangkir, Komnas HAM Imbau Firli CS Kooperatif. Komnas HAM akan menguji dugaan pelanggaran yang dituduhkan terkait prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia.
Read more »
Komnas HAM: Pimpinan Tak Hadiri Panggilan, yang Rugi KPK SendiriMenurut Taufan, sejatinya pimpinan KPK memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menghadiri proses pemeriksaan.
Read more »
Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWKKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif untuk menjelaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Read more »
Pimpinan KPK Tak Hadiri Pemeriksaan Soal TWK, Komnas HAM: Alasannya Ada RapatKomisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan atas aduan 75 pegawai terkait TWK. TempoNasional
Read more »
Komnas HAM Berharap Pimpinan KPK Tetap Kirim Utusan |Republika OnlineKonfirmasi ini dilakukan untuk mendalami adanya dugaan terkait pelanggaran HAM.
Read more »