UU PPSK amanatkan OJK jadi satu-satunya lembaga yang bisa menyidik tindak pidana di jasa keuangan. Ombudsman RI memandang, kewenangan itu rawan timbulkan penyelewengan. Sebab, sebagai regulator, OJK juga jadi eksekutor. Polhuk AdadiKompas
Anggota DPR bertepuk tangan setelah pengesahan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis . DPR menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.
JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI memandang pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang kewenangan menyidik sektor jasa keuangan akan rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Agar sistem penegakan hukum bebas dari korupsi, perlu ada lembaga lain yang berperan sebagai penyidik yang tujuannya menjadi pembanding. Dengan demikian, bisa terjadi keseimbangan dan sinergi.
Pasal 49 Ayat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan, penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi PersekongkolanUU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan TempoBisnis
Read more »
UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail AturannyaOJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.
Read more »
UU PPSK Atur Wewenang OJK Sangat Luas, Ekonom: Pengawasan Tak Maksimal, Perlindungan Masyarakat MinimUU PPSK Atur Wewenang OJK Sangat Luas, Ekonom: Pengawasan Tak Maksimal, Perlindungan Masyarakat Minim TempoBisnis
Read more »
Terkini: Perpu Cipta Kerja Atur Alasan PHK oleh Perusahaan, UU PPSK Buat OJK jadi Rawan KorupsiBerita terkini bisnis malam ini dimulai dari Perpu Cipta Kerja yang mengatur alasan yang boleh dan dilarang perusahaan untuk mem-PHK karyawan.
Read more »
Eks Penyidik KPK: Kewenangan Penyidikan Tunggal oleh OJK Rawan Korupsi!UU PPSK memberikan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK. Menurut Yudi Purnomo, kewenangan tersebut berpotensi menjadikan OJK rawan korupsi.
Read more »
Pakar: Kewenangan Penyidik di UU PPSK Bertentangan dengan KUHAPPakar hukum menilai kewenangan penyidikan oleh OJK dalam UU PPSK bertentangan dengan KUHAP. Kenapa?
Read more »