Kementerian PPPA mengatakan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi sebuah langkah progresif dalam mencegah meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.
Jakarta - Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Agustina Erni mengatakan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi sebuah langkah progresif dalam mencegah meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.
Perkawinan anak saat ini masih menjadi isu nasional yang perlu mendapatkan perhatian dan sinergi multi-sektor, terlebih pada masa pandemi COVID-19.Menurut dia, pada masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan pengajuan dispensasi kawin di beberapa daerah di Indonesia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemen PPPA Dorong Pelaku Sodomi 15 Santri Dijatuhi Hukuman |Republika OnlineKekerasan seksual yang dilakukan guru ngaji sangat keji dan tidak bisa ditolerir.
Read more »
Puan Sahkan RUU TPKS, Kado Terindah Sambut Hari KartiniPengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS adalah angin segar dalam perlindungan bagi kaum perempuan karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
Read more »
UU TPKS Disebut Langkah Tepat Wujudkan Keadilan bagi Penyintas |Republika OnlineKasus kekerasan seksual masuk dalam fenomena gunung es.
Read more »
Kalangan Pakar Dukung UU TPKS, Bisa Jadi Acuan Aparat HukumAda beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam UU ini. UU TPKS ini harus disinkronkan dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT,
Read more »
Banteng Muda Indonesia Ajak Kaum Muda Kawal dan Sosialisasi UU TPKSKekerasan seksual bertentangan dengan norma agama, norma budaya, merendahkan harkat, martabat dan merusak keseimbangan hidup manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.
Read more »