Masih banyak kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan RUU Sisdiknas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan, hingga saat ini sebenarnya belum ada draf resmi dari Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional . Draf yang beredar di tengah publik saat ini bukanlah draf resmi dan masih bisa terus berubah.
"Jadi kalau ada draf-draf yang beredar secara tidak resmi di masyarakat itu sebenarnya draf yang masih dari hari ke hari bahkan berubah terus. Jadi ketika kami mendapatkan masukan ," kata Nino, sapaan akrabnya. Pada kesempatan itu Nino juga menyebutkan, draf RUU Sisdiknas masih akan terus berubah. Perubahan draf akan terus terjadi hingga penyerahan draf resmi kepada DPR RI."Draf per hari ini itu sangat mungkin berbeda dari draf kemarin, apalagi minggu yang lalu. Makanya ini sebenarnya dokumennya itu bergerak terus," ungkap dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Di Tahap Perencanaan, Draf RUU Sisdiknas Masih Terus Berubah |Republika OnlinePerubahan draf akan terus terjadi hingga penyerahan draf resmi kepada DPR RI.
Read more »
Satu Dekade, RUU Perampasan Aset Terkatung-KatungSatu dekade RUU Perampasan Aset terkatung-katung. Belum ada kabar dari Komisi III DPR, kapan RUU itu akan dibahas. Muncul dugaan, RUU ini tak kunjung dibahas karena bisa jadi bumerang bagi pembentuk UU. Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Read more »
Dukungan Selebriti Untuk Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan SeksualRancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sah menjadi undang-undang.
Read more »
Sahkan RUU TPKS, Puan Dinilai Sebagai Pahlawan Perempuan IndonesiaRUU TPKS resmi disahkan menjadi UU TPKS oleh DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Selasa (12/4). Atas tindakannya, Puan dianggap sebagai pahlawan perempuan Indonesia.
Read more »
RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke SetnegRUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg. Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Read more »