Revisi UU PPP dipandang hanya menjadi alat pemerintah dan DPR untuk melegitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
dipandang hanya menjadi alat pemerintah dan DPR untuk melegitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi .
"Secara substansi, revisi UU PPP kontraproduktif dengan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola perundang-undangan di Indonesia," ujar Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulisnya, Jumat .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menko Airlangga: Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin EfisienMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP),...
Read more »
Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin EfisienMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).
Read more »
Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja'Secara substansi, revisi UU PPP kontraproduktif dengan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola perundang-undangan di Indonesia,'
Read more »
Hanya Sekedar Revisi UU PPPSekali lagi kita ingatkan, revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan momen yang berharga. Hukum adalah sesuatu yang serius. Hukum bukan dagelan. Opini Tajuk AdadiKompas
Read more »
Lobi Partai Politik Percepat Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kamis ini, ditunda. Namun, berkat berbagai lobi, delapan dari sembilan fraksi menerima DIM yang diajukan pemerintah. Pengesahan pun tinggal menunggu waktu. Polhuk AdadiKompas lordjune
Read more »
Demi legalkan UU Ciptaker, DPR dituding 'rekayasa' revisi regulasi lain - BBC News IndonesiaMahkamah Konstitusi memberi jangka waktu selama dua tahun kepada DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, tetapi mengapa yang mereka ubah justru aturan pembentukan undang-undang?
Read more »