Kejar Kerugian Negara, KPK Bidik Korporasi Proyek Fiktif PT Waskita Karya
Kewajiban Fathor untuk membayar denda dan uang pengganti dalam perkara itu merupakan perintah Pengadilan Tipikor pada PNMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 5 mantan petinggi PT Waskita Karya . Kelimanya dijatuhkan vonis mulai dari 4 hingga 7 tahun penjara.
Mereka yakni mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Desi Arryani, mantan Kepala Divisi II Fathor Rachman, mantan Direktur Utama Waskita Beton Precast Jarot Subana, mantan Wakadiv Sipil Fakih Usman, dan mantan Kabag Keuangan Yuly Ariandi Siregar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Setor Rp3,8 Miliar ke Kas Negara dari Terpidana Korupsi Proyek Fiktif Waskita KaryaKPK menyetor uang senilai Rp3,8 miliar ke kas negara dari uang denda dan uang pengganti terpidana mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya (Persero) Fathor Rachman
Read more »
Perkara Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya, KPK Setor Rp 3,8 M ke NegaraKPK menyetorkan Rp3,8 miliar ke kas negara terkait perkara Korupsi proyek fiktif PT WaskitaKarya (Persero) ke kas negara. Baca selengkapnya 👇
Read more »
KPK Minta Hutama Karya Balikin Rp 40,8 Miliar ke NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi meminta pihak PT Hutama Karya (Persero) untuk mengembalikan uang kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 40,8 miliar!
Read more »
Dirut Dipanggil KPK, Ini Klarifikasi Hutama KaryaKPK melakukan pemanggilan untuk menyampaikan hasil putusan pengadilan yang meminta Hutama Karya untuk mengembalikan kerugian negara.
Read more »
Eks Pegawai KPK Gugat Jokowi, Pimpinan KPK dan Kepala BKN ke PTUNEks pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan gugatan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dialamatkan kepada pimpinan KPK,
Read more »
Mantan Pegawai Gugat ke PTUN soal TWK, KPK: Itu Hak Setiap Warga NegaraIta adalah salah satu pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat, setelah ia dinyatakan tidak lolos TWK. Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri, menilai itu merupakan hak Ita sebagai warga negara untuk mengajukan gugatan.
Read more »