Kasus Jual Beli Jabatan Wali Kota, KPK Didesak Serius Tangani Dugaan Keterlibatan Azis Syamsuddin
Azis Syamsuddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait perkara Wali Kota nonaktif Tanjung Balai,"Pada perkara ini ada hal menarik yang harus diungkap oleh KPK demi membuka persoalan ini secara tuntas, yakni Keterlibatan beberapa oknum dalam perkara tersebut. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai GolkarMenurutnya KPK harus berani mengungkap keterlibatan sejumlah oknum yang terlibat dalam perkara jual beli jabatan ini.
Termasuk mengungkap keterlibatan politikus Partai Golkar itu yang diduga memfasilitasi pertemuan antara Wali Kota Tanjung Balai"KPK harus berani memanggil dan memeriksa Azis Syamsuddin. Jika KPK tidak berani untuk memeriksa Azis Syamsudin terkait skandal kasus suap Walikota Balai Tanjung dengan Oknum KPK maka dapat di indikasikan bahwa KPK sengaja untuk melindungi Azis Syamsuddin," ujar dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara - Tribunnews.comKPK tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Read more »
Perkara Simulator SIM Korlantas Polri, KPK Sita 2 Rumah Rp85 MiliarAdapun nilai keseluruhan barang rampasan dan uang yang diserahkan terpidana tersebut sebesar Rp88 miliar lebih. Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Read more »
Hari Konstitusi dan HUT MPR Digelar Bersamaan, Bamsoet: Kasus Covid-19 Masih TinggiSebenarnya Hari Konsitusi diperingati setiap 18 Agustus dan HUT MPR setiap 29 Agustus 2021. MPRRI
Read more »
Dakwaan 13 Perusahaan MI Kasus Jiwasraya Batal, Jaksa Tunggu Salinan Putusan SelaHakim membatalkan dakwaan terhadap 13 perusahaan manajer investasi (MI) dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa tunggu putusan sela.
Read more »
Komnas HAM Segera Sampaikan Temuan Pelanggaran HAM TWK KPK ke PresidenKomnas HAM berharap dapat diterima Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain untuk menyerahkan laporan lengkap temuan pelanggaran HAM pada TWK KPK, Komnas HAM juga ingin menunjukkan bukti temuan itu kepada Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »