Baru-baru ini, secara resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara baru.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.Peraturan Presiden ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, 13 September 2022.
2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan Dalam upaya meningkatkan proporsi Energi Terbarukan dalam bauran energi listrik, PT PLN melakukan percepatan pengakhiran waktu:b.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Terbitkan Perpres Atur Harga Beli Listrik EBTPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengeluarkan aturan terkait energi baru terbarukan (EBT)
Read more »
Tok! Jokowi Resmi Larang Pengembangan PLTU Batu Bara BaruPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang pengembangan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) baru.
Read more »
Presiden Baru Kenya Langsung Cabut Subsidi BBM di Hari Pertama DiangkatDalam pidato pengangkatannya, Presiden Kenya ini mengumumkan berakhirnya program subsidi BBM
Read more »
Gebrakan Radikal William Ruto, Presiden Baru Kenya yang Dulunya Pedagang AyamRuto berjuang dari bawah sebelum berada di posisi ini. Perjalanannya dimulai dari awal yang rendah di Lembah Rift Kenya, jantung bagi suku Kalenjin.
Read more »
Aturan Baru, Jokowi Larang Pembangunan PLTU Baru | merdeka.comDijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Perpres, dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.
Read more »