{Thread} JKP Diluncurkan Besok, Masyarakat Dapat Email 'Cinta' dari BPJS Ketenagakerjaan / JKP BPJSKetenagakerjaan JernihkanHarapan
Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Dian Agung Senoaji mengatakan, klaim JKP sudah bisa dimulai sejak 1 Februari 2022.
Kata Dian, klaim tersebut bisa dilakukan selama peserta memenuhi kriteria klaim JKP. Sebagai program pelengkap yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ada manfaat uang tunai yang diterima pekerja asal penerima upah rutin membayarkan iuran minimal 12 bulan berturut-turut. "Klaim JKP sudah bisa diajukan per 1 Februari 2022, selama memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK, di mana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut," ucap Dian kepadaAsal tahu saja, iuran program JKP tidak dibebankan kepada pekerja, namun dibayar pemerintah setiap bulan. Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6 triliun untuk program JKP.
Sumber pendanaan JKP berasal dari rekomposisi dari iuran Jaminan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian . Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, program JKP memberikan manfaat yang lebih banyak dibanding Jaminan Hari Tua untuk pekerja ter-PHK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dana BPJS Ketenagakerjaan di Investasikan, Hotman Paris Singgung Jiwasraya dan AsabriDana pengelolaan program Jaminan Hari Tua (JHT) diinvestasikan untuk memberikan imbal hasil yang lebih di kemudian hari. Hotman Paris mengingatkan, soal kasus Jiwasraya...
Read more »
Menaker: Program JKP, Bukti Kehadiran Pemerintah di MasyarakatMenaker Ida Fauziyah menjelaskan pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindungan baru melalui program JKP.
Read more »
KSPI: JKP Wajib Ditolak karena Produk Omnibus Law UU Cipta Kerja |Republika OnlineKSPI menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja inkonstitusional
Read more »
Warga Kritik Kebijakan Soal Jual-Beli Tanah Dengan BPJS Kesehatan, Dinilai Terlalu MemaksaAtas kebijakan tersebut, sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menuturkan agar masyarakat melaksanakan Peraturan Pemerintah saja. Adapun kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Maret 2022.
Read more »
BPJS Kesehatan Diwajibkan Buat Jual Beli Tanah, Komisi II: Kebijakan KonyolBaru-baru ini ada peraturan bahwa syarat jual beli tanah harus ada BPJS Kesehatan dulu
Read more »