JHT Banyak Ditolak, Pengamat: Berarti Ada Masalah
Salah satu masalah tersebut karena minimnya kolaborasi dari pembentukan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan dana JHT tersebut.
"Banyak sekali persoalan - persoalan kemudian ditolak. Penolakannya cukup tinggi karena minimnya kolaborasi, jadi tidak dilibatkan. Meskipun formulasinya bagus, aturan yang dibuat bagus, ketika ditolak berarti ada masalah di situ," kata Trubus dalam diskusi Polemik Trijaya 'Quo Vadis JHT', Sabtu . Meski pihak Kemenaker menyatakan bahwa penerbitan Permenaker sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo hingga harmonisasi dengan Kemenkumham, namun penolakan yang terjadi utamanya dari elemen buruh tak dipungkiri karena kebijakan ini menimbulkan masalah.Baca juga:"Kenapa dalam hal ini penerima manfaat itu menolak, memberontak, jadi pemerintah harus tahu kenapa," ujarnya.
"Kebijakan Permenaker ini kan sifatnya top down ya, jadi semua kebijakan top down itu memang rentan terhadap penolakan. Karena itu resistensi harus digali kenapa," kata Trubus.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Puas dengan soal JHT, KSPI Kembali Suarakan Pecat Menaker | Ekonomi - Bisnis.comBerawal dari persoalan omnibus law tahun lalu, penentuan upah hingga JHT, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak berpihak pada buruh dan harus dicopot.
Read more »
Tata Cara Pencairan Dana JHT, Syarat dan Kriteria yang Harus Dipenuhi |Republika OnlinePemilik dana JHT bisa melakukan pencairan dana sekaligus atau sebagian,
Read more »
Menyoal Alasan dan Momentum Aturan Baru Pencairan JHTPermenaker No 2/2022 yang mengatur, antara lain, Jaminan Hari Tua hanya dapat dicairkan saat peserta berusia 56 tahun memantik polemik. Ada pandangan JHT mestinya dapat dicairkan sesuai kebutuhan pekerja. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Kritik Kebijakan JHT, Partai Buruh Tantang Puan Bikin InterpelasiSebagai pimpinan legislatif semestinya Puan paham bahwa fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah tidak cukup disampaikan lewat kritik. Ketua DPR Puan Maharani mengkritik...
Read more »