Tak seperti RUU Cipta Kerja dan Ibu Kota Negara, sejumlah RUU yang mendesak untuk publik, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, justru tak kunjung disahkan. Polhuk AdadiKompas rini_rek
JAKARTA, KOMPAS - Proses pembentukan undang-undang atau legislasi oleh pemerintah dan DPR memperlihatkan sebuah ironi. Sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi kebutuhan publik justru tak kunjung tuntas, sedangkan beberapa rancangan undang-undang yang sarat kepentingan pemerintah dan kepentingan politik justru sangat cepat penyelesaiannya. Wajar jika ironi legislasi ini membuat publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan DPR.
Setidaknya ada dua rancangan undang-undang yang menjadi kebutuhan publik yang tak kunjung dituntaskan. Pertama, RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah dibahas sejak 2020. Pembahasan RUU ini bahkan terhenti sejak pertengahan tahun lalu atau setelah pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR tak bisa mencapai titik temu soal kedudukan otoritas pengawas PDP.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Masih Perlu Kajian, RUU Sisdiknas Diminta tak Masuk Prolegnas 2022Alpha menyebut pihaknya tidak menolak pembaruan undang-undang. Namun, harus ada kajian bersama organisasi yang dibentuk oleh Kemendikbudristek
Read more »
PKB Minta Para Menteri Fokus Kerja, Tak Risau Isu ReshuffleMenurut politikus PKB, jika semua menteri sudah on the track maka tidak perlu lagi ada reshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden.
Read more »
Aliansi Pendidikan Minta DPR Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2022Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPRI RI membahas RUU Sisdiknas. TempoNasional
Read more »
RUU TPKS Mulai Dibahas di DPRBabak pembahasan RUU TPKS mulai dilakukan DPR dan pemerintah. RUU tersebut diharapkan mengedepankan perspektif korban kekerasan seksual yang selama ini belum mendapat keadilan. Dikbud AdadiKompas
Read more »
Ini Penjelasan Lengkap DPR soal RUU Tindak Pidana Kekerasan SeksualWakil Ketua Baleg DPR Abdul Wahid memberikan penjelasan lengkap soal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Read more »
Pemerintah Pastikan Pembiayaan Wajib Belajar di RUU SisdiknasJika wajib belajar diberlakukan maka pemerintah perlu mendanai baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Read more »