Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Wahid memberikan penjelasan lengkap soal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Jakarta, Beritasatu.com
- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Abdul Wahid memberikan penjelasan lengkap soal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rapat kerja antara DPR dan perwakilan pemerintah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis . Wahid mengatakan DPR berpandangan bahwa RUU ini merupakan wujud keberpihakan negara terhadap permasalahan kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. RUU TPKS, kata dia, bakal menjadi solusi bagi masyarakat yang sulit memperoleh keadilan hukum dengan perundang-undangan yang ada.
"Kesulitan memperoleh keadilan atas tindak pidana kekerasan seksual ini terutama disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada belum berbentuk undang-undang yang bersifat khusus dan tentunya belum berpihak pada korban kekerasan seksual yang sangat terdampak secara fisik maupun psikis," kata Wahid.Karena itu, kata Wahid, DPR telah berinisiatif menyusun RUU TPKS ini.
"RUU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang diwujudkan secara komprehensif meliputi pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, hukum acara yang berpihak pada korban, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan dan rehabilitasi pelaku, dan upaya mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual," jelas dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Panglima TNI Tegas Tindak Prajurit indisiplinerAnggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Muhammad Farhan menekankan untuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertindak tegas terhadap prajurit yang melakukan tindakan indisipliner.
Read more »
Wakil Ketua DPR Tagih Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ke Komisi IWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berusaha menindaklanjuti pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Komisi I. TempoNasional
Read more »
RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Pimpinan DPRPemerintah dan DPR sudah memulai pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi pada Februari 2020. Namun, hingga saat ini, pembahasan RUU tersebut belum juga tuntas. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo iqbalbasyari
Read more »
Aliansi Pendidikan Minta DPR Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2022Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPRI RI membahas RUU Sisdiknas. TempoNasional
Read more »
RUU TPKS Mulai Dibahas di DPRBabak pembahasan RUU TPKS mulai dilakukan DPR dan pemerintah. RUU tersebut diharapkan mengedepankan perspektif korban kekerasan seksual yang selama ini belum mendapat keadilan. Dikbud AdadiKompas
Read more »
Dasco Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Segera DirampungkanPimpinan DPR mengaku telah mendapat permintaan dari Kominfo agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera dirampungkan.
Read more »