IPW menilai UU PPSK yang berikan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK bertentangan dengan KUHAP, karena perlu adanya pengawasan dari orang luar.
yang memberikan kewenangan penyidikan tunggal kepada Otortas Jasa Keuangan bertentangan dengan KUHAP. IPW menilai jika OJK mendapat kewenangan tunggal penyidikan maka perlu adanya pengawasan dari orang luar.
Sugeng memandang perlu adanya aturan peralihan jika memang kewenangan penyidikan tunggal OJK itu diterapkan."Oleh karena itu, harus dibuatkan suatu aturan peralihan dalam peraturan ini yang dapat mengcover proses pemberian kewenangan kepada OJK tidak bertentangan KUHAP dan peraturan seperti UU kejaksaan maupun KPK," katanya.Dia juga mengatakan perlu adanya pengawasan di OJK. Selain itu, penyidikan OJK juga harus dilandasi dengan kode etik.
Meski begitu, Sugeng menilai pemberian kewenangan penyidikan ini memperhatikan sejumlah kasus yang ditangani polisi yang terkadang mendapat hambatan. Karena itu, menurutnya, OJK diberikan kewenangan tunggal untuk melakukan penyidikan. "Menurut saya, ini harus menjadi perhatian yang serius dari kepolisian karena bisa saja dinilai bahwa kewenangan penyidikan penuh oleh kepolisian di dalam KUHAP dalam menyidik tindak pidana perbankan, investasi, jasa keuangan dialuihkan karena ada pertimbangan profesionalisme, integritas," sambungnya.Dia berharap dengan adanya UU PPSK ini kasus-kasus terkait keuangan bisa segera diselesaikan. Selain itu, beberapa kasus yang berhenti penyidikannya bisa diungkap lagi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prof Suparji Nilai Penyidik Tunggal di UU PPSK Bertentangan dengan KUHAPProf Suparji bahkan menyebut pemberian kewenangan penyidikan absolut pada OJK sebagai keputusan yang radikal.
Read more »
Pakar: Kewenangan Penyidikan OJK Bertentangan dengan UU Polri & KUHAP - JawaPos.comKewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK semestinya bersifat terbatas.
Read more »
Kewenangan Penyidikan OJK Dikritik dan Dinilai Bertentangan dengan UU Polri-KUHAPUU PPSK yang memberi wewenang kepada OJK jadi lembaga tunggal yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dikritik.
Read more »
Kewenangan Penyidikan OJK Dinilai Bertentangan dengan UU Polri dan KUHAPKewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK berpotensi menimbulkan tumpang-tindih atau overlapping dengan lembaga penegak hukum seperti Polri.
Read more »
UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi PersekongkolanUU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan TempoBisnis
Read more »
UU PPSK Atur Wewenang OJK Sangat Luas, Ekonom: Pengawasan Tak Maksimal, Perlindungan Masyarakat MinimUU PPSK Atur Wewenang OJK Sangat Luas, Ekonom: Pengawasan Tak Maksimal, Perlindungan Masyarakat Minim TempoBisnis
Read more »