Hamdan Zoelva menilai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak relevan lagi diterapkan.
tak relevan lagi diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Sebab, UUD 1945 sudah berubah.
“Kalau dianggap tidak mampu maka presiden bisa diberhentikan oleh MPR,” kata Hamdan di Jakarta, Jumat .Hamdan pun kembali mempertanyakan apabila Pokok-Pokok Haluan Negara dalam implementasinya tak bisa memberhentikan presiden, apa gunanya? Sebab, dahulu GBHN merupakan alat untuk mengontrol kinerja presiden.
“Masalah besar paling nyata adalah pandemi, kemudian akibat pandemi terjadi masalah ekonomi, masalah akan bertambahnya penduduk yang miskin dan masalaah sosial lainnya. Pertanyaannya apakah masalah itu karena persoalan UUD? Apakah karena tidak adanya GBHN atau PPHN?,” ujar Hamdan. Dengan begitu, Hamdan mengatakan dalam kontens pembangunan jangka panjang, persoalan yang terjadi bukan karena konstitusi, tetapi konsistensi para politisi. Sebab, soal pembangunan, menurut Hamdan, Indonesia sudah memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang disusun untuk 25 tahun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hamdan Zoelva Yakin Amendemen UUD tak Hanya Soal PPHN |Republika OnlineAmandemen UUD 1945 akan membutuhkan perubahan pada pasal lainnya, bukan hanya PPHN.
Read more »
Hamdan Zoelva Yakin Amendemen UUD tak Hanya Soal PPHN |Republika OnlineAmandemen UUD 1945 akan membutuhkan perubahan pada pasal lainnya, bukan hanya PPHN.
Read more »
Penjelasan Jokowi Kukuhkan Purna Paskibraka Jadi Duta PancasilaPresiden Republik Indonesia, Jokowi menyebutkan alasan Purnapaskibraka dikukuhkan sebagai Duta Pancasila, agar nilai Pancasila diterapkan secara kekinian. Presiden...
Read more »
PPHN Dinilai Melemahkan Demokrasi Presidensial |Republika OnlinePosisi MPR akan lebih tinggi dari presiden jika GBHN harus dipatuhi.
Read more »
Ekonom Nilai Target Ekonomi 5,5 Persen di 2022 Tak MudahEkonom menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada 2022 mendatang yakni 5 persen hingga 5,5 persen tidak mudah.
Read more »
Ekonom Nilai Target Defisit RAPBN 2022 Tak RealistisEkonom menilai RAPBN 2022 tak realistis. Salah satunya tercermin dari defisit yang ditargetkan sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen terhadap PDB.
Read more »