Syarif menegaskan, selain karena program pengendalian banjir yang diwajibkan oleh PTUN telah sejalan dengan program Pemprov DKI, Pemprov DKI juga saat ini sudah memiliki anggaran untuk melengkapi putusan yang belum dikerjakan
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menyayangkan langkah yang ditempuh Pemprov DKI dalam menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara soal gugatan warga korban banjir. Diketahui, Pemprov DKI mengajukan banding atas putusan tersebut.
Padahal, Syarif pernah menyarankan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak menempuh banding dan menerima saja putusan PTUN. Sebab, menurut dia, putusan PTUN sudah sejalan dengan kerja-kerja Pemprov DKI dalam menangani banjir. seperti normalisasi sungai.Pemprov DKI menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membebaskan lahan di bantaran kali dalam proses normalisasi.
"Kan sudah dikerjakan, terus dananya ada. Terus ada beberapa gugatannya yang ditolak untuk menghukum denda itu tidak dikabulkan. Karena kalau banding itu menjadi tidak pasti. Ya kan? Menjadi tidak pasti, ini sebetulnya yang mau dicari, apa namanya, penuntasan pekerjaan atau mencari yang salah atau yang benar? Itu aja kalau saya simple," tuturnya.
Namun, ia menduga kebutuhan Anies untuk melakukan banding bukan didasarkan pada keputusan individu sebagai pemimpin tetapi keputusan pemimpin atas dasar saran dari para jajaran SKPD Pemprov DKI.Sebelumnya, PTUN memenangkan gugatan tujuh warga korban banjir yang terjadi pada 19-21 Februari 2021 silam.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemprov DKI nilai PTUN kurang cermat dorong Anies bandingPemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kurang cermat dalam memutus gugatan warga ...
Read more »
Gerindra DKI Nilai Pengajuan Banding Putusan PTUN Jakarta Tidak Selalu dari AniesWakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menilai pengajuan banding terkait gugatan warga koban banjir di PTUN Jakarta tidak selalu dari Anies Baswedan.
Read more »
Putusan PTUN soal Kali Mampang Dinilai Momentum Anies Bebaskan DKI dari BanjirAnies memutuskan banding atas putusan PTUN Jakarta untuk mengeruk total Kali Mampang. Putusan PTUN itu dinilai jadi momentum Anies bebaskan Jakarta dari banjir.
Read more »
Gugatan Pengerukan Kali Mampang Dikabulkan Hakim PTUN DKI, Anies BandingGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan warga agar Pemerintah Provinsi DKI mengeruk Kali Mampang.
Read more »
Berstatus PPKM Level 2, Pemprov DKI Buka Opsi Belajar Tatap Muka Kembali 100%WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya membuka opsi belajar tatap muka dikembalikan 100 persen setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dinyatakan turun ke level 2. Sumber:
Read more »
Kebakaran Gedung Dishub DKI, Kadishub DKI: Tak Ada Dokumen Penegakan Hukum Rusak |Republika OnlineDokumen penegakan hukum seperti penertiban parkir berada di ruangan terpisah.
Read more »