Sejumlah proyek mangkrak menjadi temuan BPK-RI di Sumatra Barat
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG— Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatra Barat mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Infrastruktur.
Baca Juga Proyek mangkrak itu antara lain pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumatra Barat dan penyelesaian pagar Gedung Dewan. “Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dan meminta agar DPRD bisa membentuk Pansus Infrastruktur, guna mendalami persoalan sesungguhnya proyek-proyek mangkrak tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tahun tahun selanjutnya,” kata Ismunandi Sofyan.
Pada 2021, dialokasikan dana Rp 31,273 Miliar untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatra Barat. Namun, hingga akhir tahun, gagal direalisasikan 100 persen.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDIP dan Gerindra Bersaing di Tiga Provinsi |Republika OnlineDi Jawa Barat, elektabilitas Gerindra di posisi teratas dengan perolehan 21,3 persen.
Read more »
Minyak Goreng Langka, DPR Pertimbangkan Bentuk PansusWakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan DPR mempertimbangkan membentuk pansus minyak goreng untuk menjawab keresahan masyarakat.
Read more »
Polda Sumbar dan BKSDA Dapat Penghargaan dari CekoPolda Sumbar bersama BKSDA Sumbar amankan satu orang pelaku pedangan Satwa dilindungi di Kota Padang . Satwadilindungi
Read more »
Anggota DPRD Sumbar Apresiasi KONI Pusat Berhentikan Agus SuardiSurat itu menyatakan pemberhentian Agus Suardi dari jabatannya sebagai Ketua KONI Sumbar periode 2021-2025 dan pengukuhan personalia lainnya. AgusSuardi
Read more »
Fraksi PKB Sebut Kemungkinan Parpol Lain Akan Setuju, Apabila Wacana Penundaan Pemilu Terus BergulirLewat diskusi di Fraksi PKB MPR, Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengklaim penundaan pemilu hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat dari rakyat.
Read more »
Logo Halal Baru Tak Wajib untuk Produk Aceh, Ini Penjelasan MPU |Republika OnlineAceh mempunyai qanun tersendiri terkait dengan regulasi produk dan logo halal
Read more »