Memasuki masa reses Persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuhan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Bantuan sosial merupakan program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Begitu pentingnya peran bansos, maka dalam percepatan pencairan bansos tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir secara langsung ke beberapa daerah.
Kemarin, Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama-sama pejabat tinggi madya di tiga kota di atas. Di Ternate, hadir Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, di Labuan Bajo hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan di Medan hadir Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Hartono Laras.
Untuk bansos tahun 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera belum tersalur. Di antara sebabnya adalah ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR RI Jadi Tuan Rumah IPU ke-144, Puan: Kita Harus ProfesionalDengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang jadi perhatian.
Read more »
Efek Tensi Panas Rusia-Ukraina Sudah Terasa Sampai RI?Pemerintah memastikan impor minyak Indonesia bukan dari Rusia, namun Rusia sebagai pengekspor ke Timur Tengah yang menjadi negara pengekspor ke Indonesia
Read more »
Kasus Harian Corona RI Mulai Turun, Angka Keterisian RS Masih 38 PersenKasus COVID-19 RI beberapa hari ini dilaporkan mulai turun. Namun, angka keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit (RS) masih ada di angka 38 persen.
Read more »
Tenaga Ahli KSP: Kepala Badan Otorita IKN Setingkat Menteri, Tidak Perlu Persetujuan DPRPenunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan dilakukan langsung oleh presiden dan tidak memerlukan persetujuan dari DPR.
Read more »
Kemenlu Malaysia Panggil Dubes RI di Kuala Lumpur |Republika OnlineKemenlu Malaysia dan Dubes RI bahas pemberitaan soal ART di Malaysia
Read more »
Anggota DPR Apresiasi Jokowi Dorong Revisi Permen Terkait Pencairan JHT: Langkah Positif - Tribunnews.comLangkah Presiden Jokowi perintahkan menteri Airlangga dan Ida Fauziyah untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT diapresiasi.
Read more »