Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

South Africa News News

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 68%

Ada perubahan dalam pihak yang bisa melaporkan pasangan kumpul kebo dalam draf RUU KUHP. Berikut rinciannya...

) yang mengatur bahwa pasangan yang hidup tanpa status pernikahan dapat dipidana atas aduan kepala desa dicabut.

"Mengenai kohabitasi, ketentuan pasal ini merupakan delik aduan. Pemerintah mengusulkan menghapus ketentuan kepala desa yang dapat mengajukan aduan karena kalau kepala desa bisa mengadu berarti dia sudah bukan lagi delik aduan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu .

" Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya," begitu bunyi Pasal 418 Ayat dalam draf RKUHP lama.Halaman Selanjutnya

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mahfud MD Sebut Pidana LGBT Sempat Masuk RUU KUHP, Wamenkumham: Nggak AdaMahfud MD Sebut Pidana LGBT Sempat Masuk RUU KUHP, Wamenkumham: Nggak AdaMahfud MD mengungkap pembahasan RUU KUHP yang mengatur hukum pidana LGBT pernah tertunda karena DPR ditekan LSM. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)...
Read more »

Wamenkumham: Penyerangan Martabat Presiden Jadi Delik Aduan dalam RUU KUHPWamenkumham: Penyerangan Martabat Presiden Jadi Delik Aduan dalam RUU KUHPWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej, mengatakan pasal terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden berubah dari delik biasa menjadi delik aduan dalam RUU KUHP.
Read more »

Menko Polhukam Pastikan Masalah LGBT Diatur dalam RUU KUHPMenko Polhukam Pastikan Masalah LGBT Diatur dalam RUU KUHPMenko Polhukam Mahfud MD memastikan, bahwa masalah LGBT dipidana masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menteri Koordinator...
Read more »

Aliansi Masyarakat Kecewa DPR Tak Kritis soal RUU KUHPAliansi Masyarakat Kecewa DPR Tak Kritis soal RUU KUHPAliansi Nasional Reformasi KUHP mengaku kecewa dengan sikap DPR yang tidak mengkritisi pemerintah mengenai RUU KUHP.
Read more »

DPR Minta Ketentuan LGBT Diperjelas, Wamenkumham: RUU KUHP Netral terhadap GenderDPR Minta Ketentuan LGBT Diperjelas, Wamenkumham: RUU KUHP Netral terhadap GenderDPR meminta agara hukuman pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan LGBT seperti tertuang di Pasal 469 RUU KUHP dijelaskan secara eksplisit dalam memorie van toelichting...
Read more »

Ada Liburan Nasional Pekan Ini, Siapkan 4 Asuransi Berikut Saat Bepergian | Finansial - Bisnis.comAda Liburan Nasional Pekan Ini, Siapkan 4 Asuransi Berikut Saat Bepergian | Finansial - Bisnis.comLibur nasional pada akhir pekan ini dapat dipadukan dengan cuti sehingga memberi ruang libur lebih panjang untuk bepergian.
Read more »



Render Time: 2025-04-01 09:04:37