DPR meminta agara hukuman pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan LGBT seperti tertuang di Pasal 469 RUU KUHP dijelaskan secara eksplisit dalam memorie van toelichting...
dan Kementerian Hukum dan HAM kembali membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Rabu . DPR meminta agar hukuman pidana bagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis atau lebih dikenal dengan lesbian, gaya, biseksual, dan transgender , seperti tertuang di Pasal 469 RUU KUHP, dijelaskan secara eksplisit dalam"Beberapa hari ini, publik ramai pembahasan tentang LGBT.
Menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini, dibutuhkan penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya demi menghindari kesalahpahaman publik."Sehingga masyarakat dapat memahaminya secara lengkap. Jadi saya memohon sekali lagi penjelasan Wamenkumham dan tim apakah hal ini sudah benar-benar clear di publik," katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Sebut Pidana LGBT Sempat Masuk RUU KUHP, Wamenkumham: Nggak AdaMahfud MD mengungkap pembahasan RUU KUHP yang mengatur hukum pidana LGBT pernah tertunda karena DPR ditekan LSM. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)...
Read more »
Menko Polhukam Pastikan Masalah LGBT Diatur dalam RUU KUHPMenko Polhukam Mahfud MD memastikan, bahwa masalah LGBT dipidana masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menteri Koordinator...
Read more »
DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UUPengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Read more »
Foto : DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | merdeka.comDPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DPR resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh MK.,Kemenkeu,Sri Mulyani Indrawati,DPR,Revisi UU PPP,Viral Hari Ini,Jakarta
Read more »
DPR soal RUU PDP: Masih Mentok Soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi | merdeka.comAbdul Kharis Almasyhari, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) DPR RI mengatakan, pihaknya bersama pemerintah mulai membahas kembali RUU PDP. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mencari titik temu mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi.
Read more »