Direktur LBH Padang menyebut banyak pasal yang bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP). RevisiRKUHP
Beberapa pasal dalam revisi RKUHP itu dapat mengkriminalisasi masyarakat.
Direktur LBH Padang Indira Suryani menyebut ada pasal yang menyebut orang yang menghina lembaga atau kepala pemerintahan dapat dipidana. Baca Juga: Pasal ini sangat bermasalah karena dapat membungkam partisipasi dan kritik publik terhadap jalannya roda pemerintahan.Dia meminta draf revisi itu dibuka kepada publik agar bisa ditelaah secara bersama.
Baca Juga: Partisipasi masyarakat harus diliatkan di dalam perumusan RKUHP tersebut untuk menghindari ragam permasalahan dalam revisi tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Read more »
Revisi UU Narkotika Bisa Ubah Kebijakan Ganja untuk Kebutuhan Medis'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,'
Read more »
Anggota Komisi II Imbau Jokowi Terbitkan Perppu daripada Revisi UU PemiluJokowi diminta untuk terbitkan Perppu.
Read more »
Demi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan PerppuDemi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan Perppu: Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU No 11 tahun 2020…
Read more »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Read more »
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Read more »