Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sedikitnya ada empat manfaat penggunaan ETLE sebagai metode tilang bagi pengguna jalan yang melanggar.
Liputan6.com, Jakarta Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mendukung rencana penambahan kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di 70 titik di jalanan Ibu Kota oleh Polda Metro Jaya.
Pertama, tilang elektronik memudahkan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin akurat di Jakarta. Kedua, efisiensi pengawasan di lapangan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mengeluarkan terobosan baru dalam electronic traffic law enforcement dengan menggunakan drone. Syafrin menjelaskan bahwa pemberian dana hibah guna mendukung lalu lintas Ibu Kota yang lebih tertib. Dia menyebut penerapan ETLE secara komprehensif dapat menciptakan ketertiban lalin karena masyarakat merasa diawasi.
Ratusan pengendara itu pun telah mendapatkan surat sanksi penilangan yang dikirim ke alamat masing-masing.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPRD DKI Dukung Perluasan 70 Titik Area Tilang ETLE di Jalanan Ibu KotaDitlantas Polda Metro Jaya sudah memiliki kajian khusus untuk menempatkan penambahan kamera ETLE di 70 titik.
Read more »
Seragam DPRD DKI Jakarta Dianggarkan Rp 1,87 Miliar, Legislator: Sekarang Serba Mahal |Republika OnlinePengadaan untuk jumlah anggota dewan yang mencapai 106 orang.
Read more »
Tolak ERP, Hari Ini Ratusan Ojol Kepung DPRD DKI JakartaRatusan ojol mengepung sekaligus menggelar aksi unjuk rasa terkait rencana kebijakan pemberlakuan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Read more »
Geruduk DPRD DKI, Ratusan Orang Tolak Penerapan ERP di JakartaMassa dari sejumlah elemen menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (25.1.2023). Massa menolak rencana penerapan jalan...
Read more »
Komisi B DPRD DKI Jakarta Janji Perjuangkan Aspirasi Pengemudi Ojol yang Tolak ERPKomisi B DPRD DKI Jakarta bakal berkomitmen menjadikan aspirasi yang disampaikan pengemudi ojol sebagai atensi untuk dijadikan pertimbangan.
Read more »
Anggota DPRD DKI dari PKS dan PDIP Janji Tolak Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta |Republika OnlinePada Rabu (25/1/2023), seratusan pengemudi ojol berunjuk rasa menolak jalan berbayar.
Read more »