Pengadaan untuk jumlah anggota dewan yang mencapai 106 orang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menilai wajar anggaran pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1,87 miliar.
Baca Juga "106 orang dikali Rp 10 juta saja bisa berapa miliar begitu. Kan jelas juga, itu ada jas, terus baju biasa. Atasan ada lima setel, celana lima setel. Jadi wajar saja," kata Hasan di Jakarta, Selasa . Pengadaan itu telah masuk proses lelang terbuka di laman web Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa .
Tahun lalu, Pemprov DKI juga menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan baju dinas anggota dewan. Artinya, pakaian dinas anggota DPRD DKI Jakarta bisa ganti setiap tahun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ingat Lagi Kronologi Kasus KSP Indosurya Rp 106 TKasus penggelapan uang yang jerat Koperasi Simpan Pinjam Indosurya makin panas kala ketuanya dinyatakan lepas dari dakwaan. Bagaimana kasus ini bermula?
Read more »
Legislator: Wajar pengadaan pakaian dan atribut dinas Rp1,87 miliarAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menilai wajar anggaran pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp1,87 ...
Read more »
Rp 25 Miliar dari APBD Yogyakarta Akan Digunakan untuk Pengadaan 20 Truk SampahPemkot Yogyakarta akan membeli 20 truk baru guna mendukung gerakan nol sampah anorganik. Nilainya mencapai Rp 25 miliar.
Read more »
DPRD Morowali Utara Desak PT GNI Terbuka untuk Diawasi LegislatifAnggota DPRD Morowali Utara mengkritisi PT GNI terkait kerusuhan yang menewaskan dua orang Sabtu (14/1) lalu. Kejadian itu seharusnya tidak perlu terjadi bila rekomendasi DPRD terhadap permasalahan yang dikeluhkan pekerja ditindaklanjuti oleh perusahaan.
Read more »
Wali Kota Bandung Dukung Penyusunan Perda Pencegahan LGBT |Republika OnlineDPRD Kota Bandung mewacanakan untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang LGBT.
Read more »