Pembentukan pansus ini buntut perubahan nama jalan yang menuai polemik di tengah masyarakat.
Karena itu, usulan pembentukan pansus tersebut bakal direkomendasikan kepada Pimpinan dewan.
"Kita harus cari tau dulu pangkalnya. Dukcapil ini hanya akibat, itu persoalannya. Makanya tidak tuntas persoalan, jadi persoalan ini yang bisa menuntaskan hanya pansus kalau nggak pansus nggak tuntas," tegasnya. "Saya mewakili warga menolak pergantian nama ini dengan keras tanpa alasan apapun, dan setahu kami kenapa harus jalan kami yang dipilih, sedangkan nama Hamid Arief bukan warga kami dan tidak pernah berdomisili di daerah kami," kata Irzon di Jalan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kamis .Menurut Irzon, perubahan nama itu juga menimbulkan masalah baru bagi warga, yaitu persoalan administrasi. Dia pun menekankan bahwa perubahan nama itu tidak melibatkan warga.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPRD DKI Tegaskan Pesta Nikah Anaknya Tak akan Tutup Jalan Setu Babakan | merdeka.comAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Purwanto menegaskan, pesta pernikahan anaknya pada Sabtu (16/7) nanti tidak berdampak pada penutupan jalan Setu Babakan, Jagakarsa, Jaksel.
Read more »
Soal Perubahan Nama Jalan di Jakarta, DPRD DKI Akan Bentuk PansusDukcapil telah melakukan layanan jemput bola sebagai bentuk progres penyesuaian dokumen kependudukan bagi warga yang mengalami pergantian nama jalan.
Read more »
PDIP DKI Ingatkan Anies Ajak DPRD Ganti Nama Jalan Jilid Kedua |Republika OnlineKenneth sarankan Anies maksimalkan peran camat dan lurah dalam pergantian nama jalan.
Read more »
Penjelasan Anggota DPRD DKI soal Hajatan Bikin Warga Diimbau Tak MelintasResepsi anak Anggota DPRD DKI Purwanto digelar dari pagi hingga malam, bahkan ada imbauan agar warga tidak melintas di sekitar lokasi resepsi. Apa alasannya?
Read more »
PTUN Batalkan UMP DKI 2022, DPRD: Kita Terus Bersama Buruh agar Dapat Hak LayakDPRD DKI Jakarta terus bersama buruh untuk mendapatkan haknya secara layak. Diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub)...
Read more »
PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk BersamaApindo mengajak Pemprov DKI unduk duduk bersama usai PTUN batalkan UMP DKI Rp 4,6 juta hasil revisi Gubernur DKI Anies Baswedan.
Read more »