RUU PPRT yang diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi PRT tak kunjung dibawa ke agenda pembahasan di sidang paripurna DPR.
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak kementerian/lembaga untuk bergerak bersama mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga . Pasalnya, RUU ini sudah 18 tahun mengendap di DPR dan belum jelas nasibnya.
"Data ini sudah menunjukkan Urgensi RUU PPRT untuk segera disahkan. Agar ada aturan yang jelas soal hak dan kewajiban bagi PRT, kepala keluarga, hingga lembaga-lembaga penyalurnya," ucap dia. Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden sebelumya telah menginisiasi pertemuan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan Komnas Perempuan terkait pembahasan percepatan pengesahan RUU PPRT.
Koalisi 5 yang terdiri dari Kowani, Komnas Perempuan, Institut Sarinah, Jalastoria dan Jala PRT menyatakan keprihatinan atas terhentinya proses legislasi RUU PPRT selama lebih 1,5 tahun. Keputusan atas usulan RUU PPRT inisiatif Baleg adalah oleh seluruh anggota DPR RI di sidang paripurna dan bukan merupakan diskresi Pimpinan DPR.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sukses Kawal UU TPKS, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRTJAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai saat ini masih belum jelas nasibnya. Selama 18 tahun, RUU ini mengendap di gedung parlemen. Meski sudah disepakati sebagai inisiatif DPR, namun RUU yang diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) ini, tak kunjung dibawa ke agenda pembahasan di sidang paripurna.
Read more »
Setelah UU TPKS Disahkan, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRTRUU tersebut sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.
Read more »
Sekjen DPR Sosialisasikan Peraturan DPR RI tentang Peliputan di Lingkungan ParlemenUntuk itu, pada tahun 2013 lalu, telah diterbitkan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI.
Read more »
Pegiat pendidikan luncurkan laman untuk kawal RUU SisdiknasPara pegiat pendidikan dari sejumlah organisasi meluncurkan laman www.kawalruusisdiknas.id untuk mengawal penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional ...
Read more »
Sejumlah Elemen Sesalkan Pengesahan RUU TPKS Tidak Perhatikan Hak DisabilitasPersetujuan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, yang dinilai mengecilkan nilai dan kesamaan hak penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya, disesalkan sejumlah kalangan.
Read more »
Perjalanan Berliku RUU TPKS Disahkan Jadi UU, Butuh Waktu 10 Tahun | Kabar24 - Bisnis.comSetelah menunggu selama 10 tahun, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya resmi menjadi UU setelah disahkan oleh DPR pada Selasa, 12 April 2022.
Read more »