Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR
Selasa, 24 Mei 2022 16:33:49. Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI ke-23. Pada kesempatan itu, dia mengungkap adanya 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 T.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa . IHPS II Tahun 2021 yang diserahkan kepada Ketua DPR ini merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan yaitu terdiri dari tiga LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR apresiasi kontingen Indonesia raih tiga besar SEA Games 2021Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi keberhasilan kontingen Indonesia meriah tiga besar atau urutan ketiga klasemen akhir SEA Games 2021 Vietnam.
Read more »
Ketua DPR minta pemerintah pastikan vaksinasi calhaj tak ada kendalaKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh calon jemaah haji Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi saat berangkat ke tanah ...
Read more »
Ade Yasin Diduga Palak Kontraktor untuk Menyuap Pegawai BPK JabarKPK memastikan permintaan uang ke kontraktor yang dilakukan Ade Yasin bakal diproses sesuai aturan yang berlaku.
Read more »
KPK Periksa 2 Mahasiswa Terkait Aliran Uang ke Pegawai BPK JabarDua mahasiswa atas nama Putri Nur Fajrina dan Genia Kamilia Sufiadi diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.
Read more »
Kota Bogor Raih WTP Laporan Keuangan 2021 dari BPKPemkot Bogor meraih predikat opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat atas LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021.
Read more »
BPK Ungkap Penyaluran Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran Mencapai Rp289,5 Miliar | Ekonomi - Bisnis.comBPK menemukan adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran terhadap penerima manfaat kartu prakerja.
Read more »