Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, wacana perubahan kurikulum pendidikan yang kini muncul membutuhkan perencanaan matang.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, wacana perubahan kurikulum pendidikan yang kini muncul membutuhkan perencanaan matang.
Demikian dikemukakan Ferdi saat menjadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Selasa . Dikatakan Ferdi, kurikulum yang kini masih digunakan adalah Kurikulum 2013. Ia mempertanyakan dasar perubahan tersebut."Bila ada perubahan kurikulum harus ditanyakan apa latar belakangnya. Harus ada dokumen evaluasi. Ini harus jelas mengapa Kurikulum 2013 diganti. Kurikulum 2013 baru diterapkan 72%," jelasnya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, bila nama kurikulum menggunakan kurun waktu seperti Kurikulum 2013, maka selalu ada kecenderungan untuk mengubahnya. Akhirnya, bisa jadi ganti menteri ganti kurikulum."Kami Komisi X DPR tidak alergi dengan perubahan. Silakan dilakukan perubahan, tapi perubahan itu tidak tiba-tiba. Bukan tanpa perencanaan yang matang. Ini Indonesia yang penuh keragaman budaya, geografi, dan latar SDM yang berbeda-beda," tandas Ferdi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua DPR minta Kemenag sosialisasikan logo halal terbaru - ANTARA NewsKemenag diminta sosialisasikan perubahan logo halal kepada masyarakat untuk menghindari polemik ke depannya. Dasco juga menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI juga akan memantau perkembangan perubahan logo ini secara intensif. Selengkapnya:
Read more »
Pengacara Korban Minta Olivia Nathania Dihukum Maksimal dan Minta MaafPengacara korban minta Olivia Nathania dihukum maksimal. Ia juga berharap anak Nia Daniaty itu minta maaf.
Read more »
Sufmi Dasco: Pertemuan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih dan DPR Sebatas SilaturahmiWakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta pertemuan komisioner KPU-Bawaslu terpilih dengan pimpinan DPR tidak dipolemikkan di tengah isu penundaan pemilu.
Read more »
DPR: BPJPH Tak Dapat Terbitkan Sertifikat Halal Sebelum MUI Tetapkan Kehalalan ProdukAnggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki wewenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
Read more »
DPR Tegaskan Pemilu Tidak Ditunda dan Sesuai JadwalKetua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa DPR dan pemerintah sudah berkomitmen untuk menggelar Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.
Read more »
Dua Kali Mangkir, DPR Ancam Panggil Paksa Mendag LutfiDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam memanggil paksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi jika panggilan ketiga tidak kunjung hadir dalam rapat di DPR. Dewan Perwakilan...
Read more »