DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Merdeka
. DPR resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pengesahan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rapat paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa . DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UUPengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Read more »
DPR sahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengapa dituding 'siasat' perbaiki Omnibus Law? - BBC News IndonesiaMK telah memerintahkan perbaikan atas UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun karena cacat prosedur. Namun yang kini direvisi pemerintah dan DPR adalah UU P3, sehingga dikritik sebagai siasat memperbaiki UU Cipta Kerja yang dikenal sebagai Omnibus Law.
Read more »
Biden Teken RUU Bantuan Militer untuk Ukraina, Jumlahnya FantastisPresiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani rancangan undang-undang bantuan militer untuk Ukraina saat invasi Rusia mendekati bulan keempat. Presiden...
Read more »
Kritik Pengibaran Bendera LGBT di Kedubes Inggris, PKS Dorong Pengesahan RUU KUHPPKS mengkritik pengibaran bendera pelangi yang merupakan simbol kelompok LGBT di Kantor Kedubes Inggris di Jakarta.
Read more »
RUU Baru Ini Disebut Mampu Hentikan Monopoli Bisnis Iklan Google | merdeka.comProposal bipartisan baru saat ini tengah membidik Google dan akan memaksanya untuk membubarkan bisnis periklanan digitalnya jika itu disahkan.
Read more »