Komisi IX DPR meminta masyarakat melapor bila ada pelanggaran pemberian THR
) 2022 bagi pekerja atau buruh diberikan sesuai peraturan. Komisi XI memastikan terus melakukan pengawasan dan masyarakat melapor apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian THR.
Anggota Komisi IX DPR Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa aturan soal kewajiban perusahaan memberikan THR bagi para pekerjanya tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2022. Namun, menurutnya, potensi maladministrasi bisa terjadi jika pengawasan pemerintah terlalu longgar.
Dia juga mengemukakan, tantangan dalam pelaksanaan pemberian THR, salah satunya adalah minimnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap pelaksanaan aturan THR. “Hal ini dapat berdampak terhadap pengabaian kewajiban oleh perusahaan dan tidak diterimanya hak-hak normatif para pekerja/buruh,” ujarnya. Selain itu, kata politikus Partai Gerindra ini, salah satu catatan penting dalam pemberian THR 2022 adalah perusahaan yang masih terdampak pandemi dan berakibat tidak mampu memberikan THR tepat waktu. Perusahaan tersebut diharuskan membuktikan laporan keuangan secara transparan, berunding dengan pekerja/buruh, dan melaporkan hasil kesepakatannya kepada Disnaker setempat.
Dari sisi pengawasan, SAH menambahkan dibutuhkan peran serius kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan THR. “Pemerintah harus mampu bertindak tegas, akomodatif, dan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau buruh,” tandasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi IX DPR Minta Kemnaker Sanksi Tegas Perusahaan Tak Bayar THRAnggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengingatkan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan harus segera dibayarkan kepada pekerja perusahaan
Read more »
Komisi VIII DPR RI Pantau Program Kemensos di KaltimIa mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar.
Read more »
Relokasi PKL Malioboro, Komisi X DPR Apresiasi Pemkot YogyakartaRelokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang tidak menimbulkan masalah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Read more »
Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah | merdeka.comWali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengungkapkan, ada beberapa topik yang menjadi pembahasan antara pihaknya dan Komisi II.
Read more »
Komisi IV DPR: Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman Terkendalil |Republika OnlineSecara umum pangan pokok yang dihasilkan petani di Sultra tersedia semua.
Read more »
Komisi IV DPR : Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman TerkendaliAnggota komisi IV DPR RI, Andi Akmal menekankan perlunya mapping sentra-sentra kedelai dan stimulus apa yang bisa diberikan ke petani
Read more »