Dengan demikian pemerintah harus cabut Perppu Ciptaker.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Konfederasi Srrikat Pekerja se-Indonesia , Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan kelegaannya atas kegagalan DPR RI mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Kamis lalu.
Menurut Jumhur, dengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, maka Perppu Ciptaker otomatis batal demi konstitusi. Untuk itu, agar bisa dimengerti oleh seluruh rakyat, Jumhur mendesak Presiden harus segera mencabutnya, dan menyatakan bahwa UU. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.
Setelah gagal mensahkan, ungkao Jumhur, Presiden dan DPR harus segera memulai proses dari awal lagi yaitu mengundang partisipasi masyarakat dalam rangka menjalankan perintah MK yaitu perbaikan UU Cipta Kerja tersebut."Adapun perbaikan itu harus disahkan DPR paling lambat tanggal 25 November 2023, mengingat keputusan MK pada 25 November 2021 batas waktu perbaikannya hanya 2 tahun".
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Gagal Sahkan, KSPSI: Kuasa Tuhan Perppu Ciptaker Batal Demi KonstitusiDengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Ketua Umum KSPSI itu, maka Perppu Ciptaker otomatis Batal demi konstitusi.
Read more »
Sepekan, kunjungan PM Timor Leste hingga Perppu Ciptaker ke paripurnaSelama sepekan (13-18 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden RI Joko Widodo terima kunjungan Perdana ...
Read more »
Tidak Langgar Aturan, DPR Tetap Bisa Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU PascaresesDPR masih bisa mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna pascareses.
Read more »
Menko Airlangga Berharap DPR Menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Tribunnews.comMenko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri terkait ditugaskan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang guna mendapatkan persetujuan bersama. Simak informasi lengkapnya dibawah ini.
Read more »
DPR Bakal Panggil Penerus Ketiga Grup Lippo John Riady Terkait MeikartaDPR RI memberikan alasan berkenaan dengan rencana pemanggilan John Riady, bos Lippo Group, terkait proyek Meikarta
Read more »
Belum Disahkan di Rapat Paripurna, Perppu Cipta Kerja Dinilai Mesti DicabutHingga DPR menutup masa sidang, lembaga tersebut belum mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja.
Read more »