Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri terkait ditugaskan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang guna mendapatkan persetujuan bersama. Simak informasi lengkapnya dibawah ini.
“Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi sangat urgen dan penting dalam mencegah terjadinya krisis perekonomian dan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat,” ujar Airlangga.
Dengan telah selesai dilakukannya tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 tersebut, Pemerintah melakukan penyelesaian perbaikan UU Cipta Kerja dalam rentang waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun, yaitu paling lambat pada November 2023. Pada dasarnya isi Perpu Cipta Kerja secara umum sama dengan isi UU Cipta Kerja namun ada beberapa perubahan isi yang menyangkut, ketenagakerjaan, jaminan produk halal , harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU HPP dan UU HKPD. Kemudian juga pengelolaan sumber daya air dan perbaikan teknis penulisan.karena menilai terdapat kegentingan yang memaksa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.
Parameter kegentingan yang memaksa lainnya adalah mengatasi terjadinya kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan atau kebutuhan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.adalah Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan yang mendesak.
Begitu pula dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Ahmad M. Ramli. Menurutnya fungsi hukum, selain untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan juga berfungsi sebagai infrastruktur transformasi dan
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IPO Pertamina Geothermal Energy Dinilai Tak Langgar Undang-undangPengembangan geothermal membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga membuat PT Pertamina Geothermal Energy harus putar otak mencari pendanaan baru. Di tengah...
Read more »
IPO Pertamina Geothermal Dipastikan Tak Salahi Undang-Undang | merdeka.comPT Pertamina Geothermal Energy Tbk, salah satu perusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang terbesar di dunia, telah mengantongi pernyataan efektif dari OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia pada pekan depan alias 24 Februari 2023.
Read more »
Airlangga Hartarto: Industri Nasional Siap-siap Hadapi Era Society 5.0Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan kontribusi industri untuk pertumbuhan PDB meningkat setiap tahunnya 1-2 persen.
Read more »
Gerakan Koperasi Indonesia: Kewenangan Absolut OJK Rawan DisalahgunakanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK) telah diundangkan oleh parlemen dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang ini dikenal sebagai Omnibus Law Keuangan, terdiri dari 27 bab, 11 bagian, 341 pasal dan telah mengamandemen 17 undang-undang terkait sektor keuangan.
Read more »
Kapan Mulai Berlaku KUHP Baru?Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP dikabarkan akan diperbarui pada tahun 2023 ini.
Read more »
Rusia Dakwa 680 Petinggi Ukraina atas Kejahatan PerangRusia mendakwa 680 petinggi Ukraina atas tuduhan kejahatan perang seperti penggunaan alat-alat dan metode perang yang dilarang.
Read more »