DPR dan Pemerintah Berencana Adakan Raker Pembahasan RUU TPKS Hari Ini TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - DPR dan Pemerintah berencana menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Rabu, 22 Februari 2022.'Saya mengusulkan Raker bersama pemerintah besok ,' ujar Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya saat ditemui di kantor DPP NasDem, Selasa, 22 Februari 2022. Namun, Willy masih menunggu jawaban pimpinan DPR untuk kepastian penyelenggaraan Raker RUU TPKS.
Namun Surpres dan DIM tersebut tidak diumumkan saat rapat paripurna pada Jumat, 18 Februari 2022.Ketua DPR Puan Maharani beralasan bahwa DPR belum menerima surat dari pemerintah. Sehingga RUU TPKS belum dibacakan dalam rapat paripurna untuk kemudian diambil keputusan agar bisa dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua.Willy menduga Surpres tersebut tidak dibacakan di rapat paripurna karena ada masalah teknis saja di biro pimpinan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Dukung Penindakan Terukur terhadap KKB PapuaDPR mendukung TNI-Polri untuk melakukan penindakan terukur terhadap KKB Papua.
Read more »
DPR-RI dan Kemensos Dorong Pencairan Bansos di Labuan Bajo dan MedanMemasuki masa reses Persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuhan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Read more »
DPR Segera Kaji Usulan Kenaikan Biaya Haji | merdeka.comAce menjelaskan, Panja BPIH Komisi VIII akan menetapkan biaya haji ini setelah mendengarkan pihak maskapai penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi selama di Arab Saudi, dan kebutuhan kesehatan.
Read more »
Anggota DPR Apresiasi Jokowi Dorong Revisi Permen Terkait Pencairan JHT: Langkah Positif - Tribunnews.comLangkah Presiden Jokowi perintahkan menteri Airlangga dan Ida Fauziyah untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT diapresiasi.
Read more »
Tenaga Ahli KSP: Kepala Badan Otorita IKN Setingkat Menteri, Tidak Perlu Persetujuan DPRPenunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan dilakukan langsung oleh presiden dan tidak memerlukan persetujuan dari DPR.
Read more »
DPR Ingatkan Kepala IKN Langsung Ditunjuk Presiden Hanya pada Tahap AwalDPR mengingatkan ketentuan pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara langsung ditunjuk Presiden hanya di tahap awal.
Read more »