Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mensinyalir Kementerian Perdagangan ditipu oleh pihak distributor dengan data atas nama sistem selama ini.
KOMISI VI DPR RI mencecar perusahaan produsen minyak goreng dan distributor 1 PT. Bina Karya Prima Fenika Wijaya dan PT. Masa Depan Cerah mengenai ketidakjelasan keberadaan minyak goreng di pasar yang bisa hilang mendadak dan muncul mendadak. Sebab dalam berbagai kunjungan Menteri Perdagangan ke Sumatera, stok barang terlihat banjir. Namun tidak sampai tiga jam setelah rombongan menteri pergi, barang seketika menghilang.
"Ada apa sehingga konfirmasi kami terhadap terdistribusinya 500.000.000 liter itu, jangan-jangan hanya dokumen-dokumen sampai faktur pajak, tapi surat jalannya tidak. Sehingga wajar Mendag beranggapan ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Bisa juga DPR dan Mendag akhirnya kena tipu dari distributor atau dari pengusaha minyak goreng, dikatakan barangnya udah dikirim tetapi taunya di gudang. Bisa dikenakan pasal 378 KUHP," kata Andre.
"Ya itulah Pak karena kami tidak menguasai secara fisik akhirnya kapasitas kami mengontrol terbatas berbasiskan aplikasi dan administrasi kelengkapan. Itu yang terjadi kalau pemerintah tidak menguasai komoditinya langsung di tangan seperti cadangan milik pemerintah ditukar. Ini karena mekanismenya berbasiskan mekanisme pasar," kata Oke.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kursi Baru Anggota Komisi IX DPR Dikeluhkan, Ini Bedanya dengan yang LamaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengeluhkan kursi baru di ruang rapat DPR dan memilih kursi lama. Seperti apa bentuk kursi lama?
Read more »
Komisi II DPR: Tak Tepat Sederhanakan Surat Suara Untuk Hemat AnggaranWakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyederhanaan surat suara untuk tujuan penghematan anggaran Pemilu 2024. Dia menilai kalau KPU ingin menghemat anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 maka sebaiknya menghapuskan alokasi anggaran untuk mendesain ulang surat suara, simulasi, dan sosialisasi.
Read more »
Hasil FGD Sistem Pemerintahan Jakarta Akan Dibahas Komisi II DPRKomisi II DPR dan pemerintah pusat akan membahas Undang-undang mengenai status Provinsi Jakarta.
Read more »
Komisi III DPR Usul Tuntutan Mati bagi Koruptor yang Rugikan Negara Rp 100 MAnggota Komisi III DPR Habiburokhman mengusulkan kepada Kejagung agar koruptor yang merugikan keuangan negara di atas Rp 100 miliar dituntut hukuman mati.
Read more »
Wakil Ketua DPR Tagih Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ke Komisi IWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berusaha menindaklanjuti pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Komisi I. TempoNasional
Read more »