Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan semua pihak harus mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu untuk memastikan penyelesaian sengketa ...
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan semua pihak harus mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu untuk memastikan penyelesaian sengketa pemilu tepat waktu.
Dia mengatakan kodifikasi hukum acara pemilu merupakan salah satu catatan melakukan penyederhanaan masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 75 hari yang diusulkan fraksi-fraksi dalam Rapat Konsinyering Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu di Jakarta, 13-15 Mei 2022.Menurut dia, rapat konsinyering meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu menyusun kodifikasi hukum acara pemilu yang melibatkan semua pihak termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi .
Rifqi menjelaskan usulan perubahan masa kampanye menjadi 75 hari juga memberikan catatan penting, yakni perubahan mekanisme pengaturan pengadaan logistik pemilu yang transparan, efisien, dan akuntabel.Langkah itu, menurut dia, dapat dilakukan dengan menggunakan katalog elektronik dan penyebaran pencetakan surat suara di beberapa tempat di Indonesia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR Pantau Kinerja 5 PJ Gubernur Pilihan Tito Karnavian | Kabar24 - Bisnis.comKinerja penjabat gubernur yang baru saja dilantik bakal dipantau ketat.
Read more »
Anggota DPR Dukung Kendaraan Mewah dan Dinas Harus Konsumsi Pertamax | merdeka.comDia berharap, ke depan peningkatan manajemen cadangan bahan bakar minyak (BBM) di tingkat SPBU dapat terus ditingkatkan agar migrasi pengguna dari Pertamax ke Pertalite dapat diantisipasi.
Read more »
Usai Lebaran, Ketua DPR Minta Anggota Tetap Pelototi Harga KomoditasItu dikatakan oleh Ketua DPR Puan Maharani, karena mengaku masih ada laporan keluhan masyarakat terhadap tingginya harga komoditas saat ini.
Read more »
Anggota DPR: Kemenkes kunci pelaksanaan putusan MAAnggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kementerian Kesehatan menjadi kunci pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal di ...
Read more »
Anggota DPR Sebut Kemenkes Kunci Pelaksanaan Putusan MA soal Vaksin HalalAnggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kemenkes menjadi kunci pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal di Indonesia.
Read more »