Tak boleh ada sama sekali penggusuran paksa lahan rakyat demi alasan pembangunan IKN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menghindari penggusuran paksa lahan rakyat untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara. Ia mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang sangat mendasar, yakni soal penguasaan lahan.
Ia meminta pemerintah menyelesaikan hal tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Pemerintah diharapkan lebih transparan dan serius agar tidak menuai konflik berkepanjangan. "Saya ingatkan aparat untuk tidak melakukan intimidasi, penggusuran paksa, bahkan tindakan represif," sambungnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ikuti Prosesi Nusantara Satu di IKN, Anies: Semoga IKN Tak Memarginalkan Masyarakat KecilGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kehadiran IKN di Kaltim tidak memarginalkan masyarakat kecil.
Read more »
Awali Kegiatan di IKN, Jokowi akan Kunjungi Titik Nol Kilometer di IKN | merdeka.comJokowi direncanakan untuk melakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa tanah dan air tersebut sebelumnya telah dibawa oleh gubernur dari masing-masing provinsi.
Read more »
Bangun IKN Butuh Rp 466 T, Jokowi Minta Otorita Nusantara Lincah Cari DuitBerdasarkan perhitungan sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN adalah Rp 466 triliun.
Read more »
Presiden minta Otorita IKN lincah dapatkan sumber pendanaanPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat bekerja lincah dan fleksibel untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan pembangunan ...
Read more »
Butuh Rp466 Triliun, Jokowi Minta Bos IKN Gerak Lincah Cari Pendanaan | Kabar24 - Bisnis.comJokowi meminta Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono agar mampu bergerak lincah dalam mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan IKN Nusantara.
Read more »
Berikut Daftar 25 Lembaga Pemerintah yang Tak Dipindahkan ke IKN NusantaraKemenpan RB bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merencanakan tahapan pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara.
Read more »