RKUHP juga mengatur terkait perzinaan, tertuang di dalam Pasal 411. Seseorang yang melakukan perbuatan zina bisa dijatuhkan sankai pidana paling lama satu tahun
JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11, pada Selasa . Pengesahan dilakukan di tengah masifnya penolakan dari elemen masyarakat sipil, terhadap RKUHP yang dinilai masih memuat pasal-pasal bermasalah.
Baca juga:LBH Khawatir Pengesahan RKUHP Berdampak Mundurnya Kualitas DemokrasiIsnur mengungkapkan, RKUHP kembali memuat pasal kolonial. Padahal, semangatnya berdalih untuk terlepas dari hukum Belanda yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Baca juga:Soal Pengesahan RKUHP, Dasco: Kira-kira di Paripurna TerdekatPenghinaan terhadap Presiden termuat dalam Pasal 218. Pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara, apabila menyerang kehormatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, menista atau memfitnah kepala negara.
Baca juga:Banyak Pasal Karet, YLBHI Tetap Minta Pengesahan RKUHP DitundaSelain penghinaan terhadap kepala negara, pasal yang dapat mengancam kebebasan demokrasi yakni terkait makar, yang diatur dalam Pasal 192. Baca juga:Pakar Sebut Pengesahan RKUHP Kangkangi Putusan MKSelain itu, RKUHP juga mengancam warga negara yang melakukan aksi unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 256.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Disahkan Besok, Ini Daftar Pasal RKUHP yang KontroversialDraft final RKUHP masih bermasalah. Sejumlah kalangan menilai ada upaya pengerdilan demokrasi lewat sejumlah pasal di dalam RKUHP tersebut.
Read more »
AJI Beberkan 17 Pasal Bermasalah dalam RKUHP yang akan DisahkanAliansi Jurnalis Independen (AJI) membeberkan 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022.
Read more »
Hari Ini RKUHP Bakal Disahkan, Komnas HAM: RKUHP Harus sesuai Koridor Hak Asasi ManusiaKomnas HAM mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai dengan koridor hak asasi manusia.
Read more »
Komnas HAM Dukung Sejumlah Pasal RKUHP yang Dinilai Pro-HAM, Apa Saja?Apa saja pasal-pasal yang dianggap Komnas HAM pro terhadap HAM dalam RKUHP?
Read more »
DPR: Pasal Kontroversial RKUHP Sudah Disesuaikan, Kami Bahas dengan Hati | merdeka.comDPR mengingatkan RKUHP sudah dibahas lama dan semua pasal kontroversial sudah disesuaikan. Ia menegaskan tak bisa memuaskan semua pihak.
Read more »