Di Hadapan Hakim MK, Ekonom Nyatakan Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak dan Tak Layak

South Africa News News

Di Hadapan Hakim MK, Ekonom Nyatakan Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak dan Tak Layak
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 70%

Kepada hakim MK, ekonom M Fadhil Hasan yang pernah diminta sebagai narasumber pembahasan RUU IKN menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim tidak layak. Salah satunya karena kapasitas fiskal terbatas. Polhuk AdadiKompas

JAKARTA, KOMPAS — Ekonom senior Indef M Fadhil Hasan menilai, pemindahan ibu kota negara atau IKN bukan sesuatu yang untuk dilakukan. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di wilayah Kalimantan Timur tersebut juga disebut tidak akan berdampak untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mendorong IKN sebagai pusat ekonomi baru.

Hal tersebut disampaikan Fadhil dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Kamis . Ini merupakan sidang kelima untuk pengujian formil yang diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN dengan perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, dan yang diajukan Din Syamsuddin dkk dengan perkara Nomor 34/PUU-XX/2022. Adapun Fadhil diajukan oleh pemohon dengan perkara Nomor 34/2022.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MK Periksa Perbaikan Uji Materi UU IKN, Pemohon dari Sopir Angkot Tak Hadir | Kabar24 - Bisnis.comMK Periksa Perbaikan Uji Materi UU IKN, Pemohon dari Sopir Angkot Tak Hadir | Kabar24 - Bisnis.comMK kembali menggelar sidang permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Read more »

Mendagri Klaim MK Tak Wajibkan Ada Aturan Turunan Pengisian Penjabat Gubernur | merdeka.comMendagri Klaim MK Tak Wajibkan Ada Aturan Turunan Pengisian Penjabat Gubernur | merdeka.comMendagri Tito Karnavian menyatakan MK tidak mewajibkan pemerintah membuat aturan turunan, melainkan meminta pemerintah hanya perlu mempertimbangkan adanya aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Read more »

Tak Buat Peraturan Teknis, Pemerintah Dinilai Parsial Pahami Putusan MKPutusan Mahkamah Konstitusi dinilai tak mewajibkan pemerintah membuat aturan teknis dalam pengisian penjabat kepala daerah. Karena itu, pertimbangan dalam putusan MK tentang pengisian penjabat kepala daerah tak diikuti. Nusantara AdadiKompas
Read more »

Tak Hadiri Halal Bihalal PDIP Jateng, Ganjar Tak Diundang?Tak Hadiri Halal Bihalal PDIP Jateng, Ganjar Tak Diundang?Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lagi-lagi tak hadir dalam acara partainya, PDI Perjuangan.
Read more »

Ganjar Tak Datang di Halalbihalal DPD PDI-P Jateng, FX Rudyatmo: Memang Tak DiundangGanjar Tak Datang di Halalbihalal DPD PDI-P Jateng, FX Rudyatmo: Memang Tak DiundangRudy memastikan, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara halalbihalal DPD PDI-P Jateng. Ini penjelasannya.
Read more »

Rencana Pernikahan Ketua MK dengan Adik Jokowi Sudah Didaftarkan ke KUARencana Pernikahan Ketua MK dengan Adik Jokowi Sudah Didaftarkan ke KUARencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, sudah didaftarkan ke KUA Banjarsari, Solo. Via detik_jateng
Read more »



Render Time: 2025-04-02 04:10:39