Dewan Pers: Kemerdekaan Pers Terbelenggu UU KUHP, Bisa Jerat Wartawan sebagai Pelaku Pidana
PIKIRAN RAKYAT - Muncul banyak reaksi negatif sejak disahkannya UU KUHP pada Selasa 6 Desember 2022 lalu.
Menurut PBB, hasil revisi dari revisi KUHP lama, dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan HAM. PBB menunjukkan bahwa KUHP mengancam pers, memicu diskriminasi kepada minoritas, melanggar hak reproduksi, privasi, dan berisiko melanggar kebebasan berkeyakinan. Dewan Pers menyayangkan keputusan itu diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Mengingat, masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wamenkumham Tegaskan KUHP Terbaru Jamin Kemerdekaan PersWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan KUHP terbaru menjamin kemerdekaan pers.
Read more »
Berpotensi Ganggu Kebebasan Media, Dewan Pers Gugat UU KUHPDewan Pers secara resmi bakal mengajukan gugatan judicial review terhadap UU KUHP sebab, terdapat ancaman terhadap kebebasan pers atau media massa
Read more »
Dewan Pers Sebut 60 Persen Usulan Reformulasi KUHP Mereka Ditolak DPRDewan Pers menyatakan DPR menolak sekitar 60 persen usulan mereka soal reformulasi KUHP.
Read more »
Dewan Pers Bakal Ajukan Judicial Review RKUHP ke MK, Banyak Pasal yang Ancam Kebebasan PersDewan Pers akan mengajukan judicial review atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU KUHP oleh Pemerintah dan DPR RI ke (MK).
Read more »