Salah satu tantangan jaminan kesehatan di setiap negara adalah masalah sumber dan besar dana kesehatan.
JawaPos.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti tampil menjadi pembicara dalam acara Institute for Health and Wellbeing Research Seminar yang diselenggarakan Coventry University, Inggris, Rabu . Pada kesempatan tersebut, Ghufron dipercaya untuk mengenalkan BPJS Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional , dan seluk beluk pengelolaan sistem jaminan kesehatan di Indonesia yang sudah semakin bagus kepada seluruh civitas academica Coventry University.
Baca juga:Manusia Tertua di Dunia Meninggal pada Usia 118 Tahun dalam TidurnyaDi Indonesia, waktu tunggu jadwal operasi pasien JKN rata-rata kurang dari lima minggu, sementara di Inggris waktu tunggu jadwal operasi pasien NHS terbilang cukup lama, yakni 18 minggu. Ia juga mengungkapkan bahwa dana di bidang kesehatan di Indonesia belum sebesar di Inggris.
Baca juga:Ajak Nostalgia Honda Pamerkan Civic Generasi Pertama Produksi 1972“Kami berupaya menciptakan jaringan ekosistem kesehatan digital yang kokoh. Transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan telah menyumbang kontribusi besar dalam perubahan tatanan sistem kesehatan di Indonesia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK menunda sidang lanjutan uji materi Undang-Undang PemiluKetua MK Anwar Usman menjelaskan penundaan sidang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari DPR, agar sidang dilaksanakan secara offline. Permintaan itu disampaikan DPR ke MK melalui surat yang dikirimkan pada Senin (16/1).
Read more »
RUU P2SK Disahkan Jokowi Jadi Undang-Undang, Apa Saja Manfaatnya?Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi sudah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Read more »
Jangan Jadi Sarjana Undang-undangHukum selalu koheren dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan belum tentu bersukmakan keadilan. Paradigma seperti ini harus dimiliki oleh lulusan fakultas hukum sehingga mereka layak disebut sarjana hukum. Opini AdadiKompas
Read more »
Undang-undang Baru Bisa Seret Komandan TNI ke Penjara, Ini Respons Jenderal Mantan Ajudan PresidenKenapa bisa seret Komandan TNI ke penjara?...
Read more »
DPR Minta Digelar Secara Luring, MK Tunda Sidang Gugatan Sistem Proporsional TerbukaAgenda sidang di MK pada hari ini seharusnya mendengar keterangan pembuat undang-undang dan pihak terkait.
Read more »
RUU PPRT, Presiden Jokowi Desak DPR Percepat PembahasanPresiden Joko Widodo meminta agar DPR dapat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar menjadi Undang-Undang
Read more »